Dalam sejarah perkembangan Republik Indonesia, negara ini pernah dipimpin oleh seorang perdana menteri. Hal itu terjadi pada periode kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan 2.
Penyebutan istilah kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan 2 mengacu kepada perbedaan masa jabatan. Selain itu, jika ditelusuri lebih lanjut, kedua periode tersebut juga memiliki nuansa politik yang berbeda. Bahkan program, susunan kabinet, dan penyebab kejatuhannya pun berbeda. Berikut masing-masing penjelasan keduanya!
Apa Itu Kabinet Sastroamidjojo?
Secara sederhana, penamaan kabinet Ali Sastroamidjojo tidak terlepas dari fakta bahwa kabinet tersebut dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai perdana menteri. Ia didampingi oleh Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).
Kabinet yang dibentuk pada 30 Juli 1953 ini didukung oleh beberapa tokoh independen dan partai politik besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Buruh, Barisan Tani Indonesia, Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), dll.
Adapun alasan terbentuknya kabinet ini untuk menggantikan kabinet periode sebelumnya (Kabinet Wilopo) yang mengundurkan diri pada 14 Juli 1953. Tak berselang lama setelah pengunduran diri tersebut, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk memimpin kabinet, yang bernama Kabinet Ali Sastroamidjojo 1.
Namun sayang kabinet ini tidak bertahan lama dan terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 pada tahun 1956 dengan Ali sebagai perdana menteri.
Kabinet Ali Sastroamidjojo 1
Masa Bakti
Kabinet ini hanya memiliki masa bakti selama dua tahun mulai dari 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955.
Susunan Anggota
Dalam kabinet ini, jabatan perdana menteri dipegang oleh Ali Sastroamidjojo. Sementara itu, jabatan wakil perdana menteri diamanatkan kepada Wongsonegoro. Kemudian, untuk berbagai urusan pemerintahan, berikut ini susunan para menteri yang terdapat pada kabinet Ali Sastroamidjojo jilid 1.
- Presiden > Ir. Soekarno
- Wakil Presiden > Drs. Mohammad Hatta
- Perdana Menteri > Mr. Ali sastroamidjojo
- Wakil Perdana Menteri I > Wongsonegoro
- Wakil Perdana Menteri II > Zainul Arifin
- Menteri Luar Negeri > R. Sunarjo
- Menteri Dalam Negeri > Hazairin
- Menteri Perekonomian > Iskaq Tjokrohadisurjo
- Menteri Keuangan > Ong Eng Die
- Menteri Pertahanan > Iwa Kusumasumantri
- Menteri Kehakiman > Djody Gondokusumo
- Menteri Penerangan > F. L. Tobing
- Menteri Perhubungan > Abikusno Tjokrosujoso (berhenti 29 September 1953), Rooseno (diangkat 12 Oktober 1953)
- Menteri Pekerjaan Umum > Rooseno (diberhentikan 12 Oktober 1953), Mohammad Hasan (diangkat 12 Oktober 1953)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan > Mohammad Yamin
- Menteri Perburuhan > S.M. Abidin
- Menteri Pertanian > Sadjarwo
- Menteri Agama > Masjkur
- Menteri Kesehatan > F.L. Tobing, Lie Kiat Teng (Mohammad Ali)
- Menteri Sosial > Pandji Suroso
- Menteri Negara Kesejahteraan Umum > Sudibjo, Wongsonegoro, Siradjuddin Abbas
- Menteri Negara Urusan Agraria > Mohammad Hanafiah
Program Kerja
Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 diberikan amanah tanggung jawab besar untuk menyelesaikan berbagai masalah pada kabinet sebelumnya. Untuk itu, kabinet ini memiliki 3 program utama yaitu memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun hubungan internasional, yang diterapkan pada beberapa kebijakan tertentu, yakni:
- Pemberian Hak Otonomi
Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953. Berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah di Indonesia dibagi ke dalam 10 provinsi dan 91 kota/kabupaten, membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954 yang mengatur mengenai sifat otonomi daerah Aceh sebagai "Daerah Istimewa".
- Normalisasi Hubungan Indonesia & Belanda
Selain berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat dunia (Asia-Afrika), kabinet Ali pun dapat membuat hubungan Indonesia-Belanda menjadi layaknya hubungan internasional biasa. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah negara induk (Belanda) dan wilayah jajahan (Indonesia).
- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Berbagi program direncanakan oleh kabinet ini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, pemerintah sempat membentuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 1953 untuk mengatur pengelolaan sistem pajak yang adil dan efisien.
- Pengelolaan Pertanian Nasional
Selain merancang berbagai program sosial dan budaya, kabinet Ali Sastroamidjojo 1 juga mencoba untuk memaksimalkan sektor pertanian dengan mengatur kredit pertanian, irigasi, dan pengelolaan tanah ke dalam UU No. 12 tahun 1954.
Penyebab Kejatuhan
Penyebab utama jatuhnya kabinet 1 karena mendapat banyak tekanan dari beberapa pihak, salah satunya FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang diwujudkan dalam bentuk pengajuan mosi tidak percaya di lembaga parlemen.
Alasan penjatuhan mosi karena kabinet Ali Sastroamidjojo jilid 1 dianggap gagal dalam menjalankan berbagai program yang telah dirancang. Kegagalan tersebut dinilai sangat nyata di bidang ekonomi dan pertahanan. Selain itu, kabinet ini juga dianggap melakukan hubungan dengan negara Komunis.
Setelah mosi yang diajukan FDR dikabulkan Parlemen, akhirnya bubar pada tanggal 24 Juli 1955.
Kabinet Ali Sastroamidjojo 2
Masa Bakti
Sayangnya, masa kabinet Sastroamidjojo jilid 2 hanya berlangsung selama 1 tahun mulai dari 24 Maret 1954 sampai dengan 14 Maret 1957.
Susunan Anggota
Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo jilid 2 diisi oleh banyak nama baru. Berikut ini susunan menteri beserta bidang tugasnya:
- Presiden > Ir. Soekarno
- Wakil Presiden > Drs. Mohammad Hatta
- Perdana Menteri > Mr. Ali Sastroamidjojo
- Wakil Perdana Menteri I > Mohammad Roem
- Wakil Perdana Menteri II > Idham Chalid
- Menteri Luar Negeri > Roeslan Abdulgani
- Menteri Dalam Negeri > Soenarjo
- Menteri Pertahanan (Ad Interim) > Ali Sastroamidjojo
- Menteri Kehakiman > Muljatno
- Menteri Penerangan > Soedibjo
- Menteri Keuangan > Jusuf Wibisono
- Menteri Perekonomian > Barhanuddin
- Menteri Muda Perekonomian > F.F. Umbas
- Menteri Pertanian > Eny Karim
- Menteri Muda Pertanian > Sjech Marhaban
- Menteri Perhubungan > Suchjar Tedjasukmana
- Menteri Muda Perhubungan > A.S. de Rozari
- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga > Pangeran Mohammad Nur
- Menteri Agraria > A.A. Suhardi
- Menteri Sosial > Fattah Jasin
- Menteri Tenaga Kerja > Sabilal Rasjad
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan > Sarino Mangunpranoto
- Menteri Kesehatan > H. Sinaga
- Menteri Agama > Mohammad Iljas
- Menteri Negara Urusan Perencanaan > Djuanda
- Menteri Urusan Umum > Rusli Abdul Wahid
- Menteri Negara Urusan Veteran > Dahlan Ibrahim
Program Kerja
Meskipun, dipimpin dengan orang sama. Namun kebijakannya berbeda karena menyesuaikan kondisi politik saat itu. Adapun program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo 2, antara lain:
- Upaya Pembebasan Irian Barat
Program kerja ini sebenarnya merupakan agenda nasional yang terus diperjuangkan sejak tahun 1950. Pemerintah Indonesia dengan segala cara berupaya untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari campur tangan Belanda. Bahkan, kabinet ini telah membuat perencanaan untuk menjadikan Irian Barat sebagai provinsi baru.
- Melaksanakan Hasil Konferensi Asia Afrika
Setelah sebelumnya pada periode pertama berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, Ali Sastroamidjojo bermaksud untuk menjadikan hasil dari konferensi tersebut sebagai bagian dari program kerja kabinetnya.
- Membatalkan KMB (Konferensi Meja Bundar)
Salah satu prestasi terbesar dari kabinet Ali Sastroamidjojo jilid 2 adalah dalam hal pembatalan hasil konferensi meja bundar. Perjanjian yang dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia telah menjadi fokus dari kabinet Ali Sastroamidjojo sejak periode pertama.
- Pemulihan Negara dari Segala Aspek
Bisa dikatakan bahwa kabinet Ali Sastroamidjojo 2 harus menanggung beban berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negeri sejak periode kabinet sebelumnya. Maka dari itu, kabinet ini mencanangkan untuk melakukan pemulihan keamanan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan industri.
Penyebab Kejatuhan
Penyebab utama jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo karena terjadinya terpecah kongsi antara PNI dan Masyumi membuat situasi politik di kabinet menjadi kacau. Partai Masyumi mengambil sikap menarik semua menterinya dari kabinet.
Pada akhirnya, posisi kabinet Ali Sastroamidjojo jilid 2 di hadapan parlemen menjadi lemah. Akibatnya, kabinet ini pun dianggap gagal oleh parlemen dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawidjaja.
Demikian pembahasan tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan 2. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan seputar politik Indonesia pada masa lalu.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
