Dalam beberapa bulan terakhir, upaya boikot terhadap produk-produk yang terkait dengan Israel telah menjadi sorotan utama dalam diskusi global tentang konflik Israel-Palestina. Aksi ini, yang dipandang sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, telah mendapat dukungan luas dari sebagian masyarakat dunia.
Namun, di balik dukungan itu, muncul juga beberapa penolakan dari sejumlah masyarakat yang merasa bahwa dengan adanya aksi tersebut dapat merugikan beberapa orang atau perusahaan dalam segi ekonomi.
Boikot produk pro-Israel menjadi isu yang hangat diperbincangkan di berbagai forum, baik di media sosial maupun di media massa. Terlebih lagi, dengan adanya kampanye berupa postingan dengan template “all eyes on Rafah” yang bertujuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak asasi manusia untuk warga Palestina telah dibagikan sebanyak lebih dari 30 juta pengguna media sosial di Instagram.
Tindakan tersebut semakin memicu timbulnya aktivitas pemboikotan terhadap perusahaan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan Israel.
Berdasarkan hasil pengamatan dalam beberapa forum media sosial, dapat disimpulkan bahwa para pendukung boikot memandang tindakan tersebut sebagai langkah konkret untuk menunjukkan penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Terlebih lagi, terkait dengan pendudukan dan perlakuan terhadap rakyat Palestina.
Bagi mereka, menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan Israel adalah cara yang efektif untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Israel agar mengubah kebijakan mereka. Namun, pada prakteknya, apakah tindakan tersebut relevan atau justru dapat menjadi bumerang terhadap kestabilan ekonomi?
Dapat dikatakan relevan karena ada beberapa argumen yang mendukung tindakan tersebut. Mengapa dapat dikatakan relevan? pertama, karena tindakan boikot sendiri merupakan tindakan damai non-kekerasan untuk menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan israel terhadap palestina.
Kedua, dengan adanya tindakan serta kampanye kampanye boikot yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran global mengenai situasi di palestina yang memang sedang membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat Global.
Namun, jika menyuarakan solidaritas tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri juga suatu saat akan menjadi bumerang kepada negara sendiri, kebijakan gegabah aksi boikot juga dapat menimbulkan konflik tidak terduga dalam negeri sendiri. Ada juga kekhawatiran bahwa boikot justru dapat memperburuk hubungan antara komunitas yang berbeda dan menghambat dialog dan upaya perdamaian.
Sejauh ini, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak terkait langsung dengan konflik ikut terkena dampak. Sebagai contoh, karyawan yang bekerja di perusahaan yang diboikot. Sepinya minat konsumen karena aksi kampanye pemboikotan mengakibatkan beberapa karyawan kehilangan pekerjaannya.
Hal ini justru merugikan untuk negara sendiri terkhususnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Aksi boikot ini dapat dikatakan sebagai aksi yang tergesa. Karena berpotensi akan berdampak pada perekonomian negara yang menjadi tidak stabil. Selain itu, hilangnya beberapa lapangan pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh beberapa perusahaan untuk investasi masa depan bisa terjadi. Di mana kemungkinan, perusahaan tersebut nantinya akan dituju oleh lulusan generasi mendatang.
Suara solidaritas dan mereka yang berpendapat bahwa boikot adalah tindakan yang tergesa-gesa sama-sama memiliki argumen yang kuat. Pada akhirnya, efektivitas dan moralitas boikot ini bergantung pada perspektif masing-masing individu dan tujuan yang ingin dicapai.
Untuk menentukan langkah yang terbaik dalam mendukung perdamaian dan keadilan hak asasi manusia untuk Palestina adalah dengan dilakukannya diskusi yang mendalam serta pemahaman yang lebih luas mengenai dampak dari boikot sendiri.
(Karen Felicia - Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
