Harga tiket pesawat yang tinggi kerap menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, kerap kali harga tiket pesawat domestik lebih tinggi daripada harga tiket dengan tujuan luar negeri.
Menyikapi hal ini, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian mendalam untuk mencari solusi.
Hasil kajian ini tidak hanya memberikan harapan bagi penurunan harga tiket pesawat tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan transportasi udara yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
”Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” ujar Kepala BKT Robby Kurniawan, di Jakarta, Jumat (2/8) dikutip dari keterangan resmi.
Akan lebih terjangkau?
Terkait penurunan harga tiket ini, pemerintah telah merumuskan beberapa langkah jangka pendek yang dapat segera diimplementasikan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Berikut beberapa rekomendasi yang menjadi sorotan:
1. Pemberian Insentif Fiskal
Salah satu langkah awal adalah memberikan insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan seperti pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat. Dengan adanya insentif ini, biaya operasional maskapai dapat ditekan, sehingga harga tiket dapat lebih terjangkau.
2. Penghapusan Pajak Tiket
Pemerintah mengusulkan penghapusan pajak tiket pesawat untuk menciptakan kesetaraan dengan moda transportasi lain yang telah dihapuskan pajaknya. Langkah ini diharapkan dapat langsung dirasakan dampaknya oleh penumpang dengan penurunan harga tiket yang signifikan.
3. Revisi Formula Perhitungan Avtur
Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019, akan membantu menurunkan biaya avtur. Biaya avtur merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional penerbangan, sehingga perubahan ini diharapkan memberikan dampak positif.
4. Sistem Multi Provider untuk Pasokan Avtur
Untuk menghindari praktik monopoli dan menciptakan harga avtur yang lebih kompetitif, pemerintah mendorong penerapan sistem multi provider untuk supply avtur. Dengan adanya lebih banyak penyedia, persaingan sehat diharapkan dapat menekan harga avtur.
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga merencanakan langkah-langkah jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan penurunan harga tiket pesawat:
1. Peninjauan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB)
Mengingat perubahan kondisi pasar, peninjauan kembali TBA dan TBB perlu dilakukan. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung tetap relevan dan tidak membebani maskapai maupun penumpang.
2. Pemerataan Harga Avtur di Seluruh Bandara Indonesia
Salah satu upaya jangka panjang adalah mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia. Pemerintah merencanakan pembangunan kilang tersebar di berbagai wilayah untuk memastikan harga avtur yang lebih merata dan terjangkau di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor aviasi nasional.
Sebagai informasi, harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).
Optimisme masa depan untuk transportasi udara yang lebih terjangkau
Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh stakeholder terkait. Kolaborasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, penyedia jasa bandar udara, dan pihak terkait lainnya sangat penting.
Kebijakan yang diambil pun harus mendapat dukungan penuh agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Transparansi dalam proses penetapan kebijakan juga menjadi kunci utama. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap harga tiket pesawat.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan stakeholder terkait dapat terjaga dengan baik.
"Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," ujar Kepala BKT Robby Kurniawan
Kajian kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BKT menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan transportasi udara yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Langkah-langkah yang diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.
Dengan adanya kerjasama lintas sektoral dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, optimisme untuk masa depan transportasi udara yang lebih terjangkau semakin besar.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
