Zaken kabinet, atau dikenal sebagai kabinet ahli, adalah konsep pemerintahan yang diisi oleh individu-individu yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, tanpa dominasi atau representasi dari partai politik tertentu. Model kabinet ini pernah diterapkan di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan Kabinet Djuanda (1957-1959).
Ide zaken kabinet pernah menjadi sorotan lagi pada tahun 2019 ketika Buya Ahmad Syafii Maarif merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pembentukan zaken kabinet dalam pemerintahannya. Artikel ini akan membahas apa itu zaken kabinet, sejarah penerapannya di Indonesia, serta relevansinya dengan situasi politik saat ini.
Sejarah dan Prinsip Zaken Kabinet
Zaken kabinet adalah kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas mereka, bukan karena afiliasi politik. Dalam sejarah Indonesia, salah satu contoh zaken kabinet yang menonjol adalah Kabinet Djuanda.
Dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Djuanda diisi oleh para ahli seperti Soenarjo sebagai Menteri Perdagangan, Johannes Leimena sebagai Menteri Sosial, Prijono sebagai Menteri Pendidikan, dan A.M. Hanafi sebagai Menteri Negara.
Kabinet ini memiliki lima program kerja utama yang disebut "Pancakarya", yaitu: membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB), memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Zaken kabinet pada masa itu diharapkan dapat menjaga stabilitas negara dan mengurangi pengaruh partai politik dalam pemerintahan.
Apakah Zaken Kabinet Masih Relevan Saat Ini?
Meskipun zaken kabinet terdengar ideal dalam menciptakan pemerintahan yang fokus pada keahlian dan profesionalisme, penerapannya di era modern tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah sistem politik Indonesia yang masih sangat terpengaruh oleh kekuatan partai politik dan koalisi.
Dalam sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multi-partai, seperti yang ada di Indonesia saat ini, presiden terpilih sering kali berada di bawah tekanan partai-partai pengusung dalam koalisi, termasuk dalam pengangkatan menteri.
Namun, pembentukan zaken kabinet masih relevan dan mungkin dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan. Hal ini terutama berlaku jika melihat perlunya kabinet yang bebas dari konflik kepentingan dan fokus pada kebijakan publik yang pro-rakyat.
Zaken kabinet dapat mengurangi potensi korupsi yang sering terjadi dalam pemerintahan berbasis bagi-bagi kekuasaan antar partai, di mana seorang menteri kadang harus melayani kepentingan partainya selain kepentingan negara.
Dalam konteks saat ini, penerapan zaken kabinet dapat didorong dengan beberapa langkah, seperti memperkenalkan mekanisme seleksi yang lebih terbuka dan kompetitif untuk pengangkatan menteri, dan melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman untuk menilai integritas calon menteri.
Selain itu, penunjukan menteri berdasarkan rekam jejak profesional mereka dan keterlibatan aktif dalam bidang yang akan mereka pimpin bisa menjadi prioritas utama.
Tantangan Penerapan Zaken Kabinet
Meskipun zaken kabinet memiliki banyak potensi positif, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Sistem politik Indonesia yang sangat tergantung pada koalisi partai menciptakan hambatan besar untuk pembentukan kabinet yang sepenuhnya terlepas dari pengaruh politik.
Presiden mungkin sulit mengabaikan partai politik sepenuhnya, mengingat partai-partai ini adalah kekuatan utama dalam memenangkan pemilu dan membentuk koalisi di parlemen.
Selain itu, budaya politik patronase yang masih kuat di Indonesia dapat menghalangi terciptanya zaken kabinet yang sepenuhnya berdasarkan meritokrasi. Banyak partai politik dan elite politik yang mungkin melihat pengangkatan menteri sebagai kompensasi atas dukungan mereka dalam kampanye pemilu, sehingga sulit bagi presiden untuk menolak tekanan tersebut.
Zaken kabinet tetap menjadi konsep yang menarik dan relevan dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia. Meskipun ada tantangan besar yang terkait dengan penerapannya dalam konteks politik modern, mekanisme yang selektif dan kompetitif dalam pengangkatan menteri dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berfokus pada kepentingan rakyat.
Zaken kabinet bukan hanya sekadar kenangan dari masa lalu, tetapi juga bisa menjadi solusi untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar melayani kepentingan publik di era demokrasi modern.
Masa depan penerapan zaken kabinet di Indonesia bergantung pada keberanian presiden untuk memprioritaskan kualifikasi dan integritas di atas pertimbangan politik, serta pada kesediaan partai politik untuk mendukung langkah tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
Sumber Referensi:
- Nggilu, N. M., & Wantu, F. M. (2020). Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(1).
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia. London: Macmillan.
- https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/578/membentuk-zaken-kabinet
- https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Kabinet_Djuanda_(Zaken_Kabinet)
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
