Kabar menggembirakan datang dari Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi. Setelah dinyatakan pensiun dari Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober mendatang, Menlu akan segera menempati posisi baru di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menlu Retno secara resmi ditunjuk langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres, Jumat (13/9/2024), sebagai Special Envoy of the UN Secretary-General on Water atau Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air.
Srikandi yang getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina di kancah internasional ini akan menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan mandat sebagai Utusan Khusus dari Sekjen PBB.
Melalui postingan yang diunggah di akun Instagram resmi milik Retno, Menlu yang sudah menjabat selama dua periode ini akan mulai bekerja pada 1 November 2024.
Menindaklanjuti hasil Konferensi Air PBB 2023
Penunjukan Retno dilakukan sebagai implementasi dari mandat yang diberikan oleh UN Water Conference 2023. Menlu akan terlibat langsung untuk memperkuat kemitraan demi memajukan water agenda, termasuk hasil dari Konferensi Air 2023 itu sendiri.
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia pernah masuk sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2019-2020), Presiden G20 (2022), Ketua ASEAN (2023), tuan rumah The 10th World Water Forum (2024), dan lain sebagainya
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini akan bertugas sebagai pembela dan advokat tertinggi dalam isu air dan sanitasi. Beberapa tanggung jawab, seperti mengangkat isu-isu air sebagai prioritas utama dalam agenda politik PBB, mengumpulkan para pemangku kepentingan, memperkuat sistem kerja PBB, dan memobilisasi tindakan serta sumber daya keuangan untuk mengatasi krisis air global turut menjadi tugas Utusan Khusus tersebut.
Di sisi lain, Utusan Khusus juga bertugas untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan sasaran terkait air, seperti SDG6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Siap tangani krisis air dunia
Dalam Press Briefing yang dirilis oleh MoFA Indonesia, pemenuhan target terkait air dapat mendorong tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia
“Air bukan saja masalah teknis, tapi juga masalah politik,” jelas alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini.
Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak hanya akan melemahkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan, yakni Society, Environment, dan Economy, tetapi juga berpengaruh pada hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan.
2,1 miliar orang tidak memiliki akses layanan air minum yang dikelola secara aman. Sementara itu, 4,5 miliar orang juga tidak memiliki akses sanitasi yang baik.
Kelangkaan air sudah mempengaruhi setidaknya empat dari sepuluh orang. Bahkan, Retno menyebut, 90 persen dari seluruh bencana alam memiliki keterkaitan dengan isu air.
Di sisi lain, 80 persen air limbah disinyalir mengalir ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali.
“Pengalaman saya sebagai diplomat selama hampir 40 tahun dan sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun, akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB,” tegasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
