Kabar baik! Indonesia sukses mencatatkan pencapaian baru dalam UN E-Government Survey 2024. Survei ini merupakan inisiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat penggunaan teknologi dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat.
Hasil survei menunjukkan, Indonesia melompat sebanyak 13 peringkat pada posisi 64 dari 193 negara di seluruh dunia. Peringkat ini naik dari posisi tahun 2022, di mana saat itu Indonesia berada di posisi ke-77.
Peningkatan signifikan ini menunjukkan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dapat memudahkan seluruh rakyat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, melalui rilis resminya menegaskan, pencapaian ini merupakan sebuah langkah masif atas majunya transformasi digital di Indonesia.
“Peningkatan capaian ini merupakan komitmen Indonesia dalam transformasi digital pemerintah melalui pembangunan berkelanjutan. Dan kita selalu optimis, cita-cita bangsa Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik semakin mudah diakses akan terwujud melalui keterpaduan layanan digital,” ungkapnya.
Peringkat Indonesia meningkat signifikan
Ada yang menarik soal peningkatan tajam peringkat Indonesia pada survei yang digalakkan oleh PBB ini. Indonesia pertama kali mengikuti survei pada tahun 2008, di mana saat itu Indonesia masih berada di posisi 106.
Bahkan, peringkat Indonesia cenderung stagnan hingga tahun 2018. Selama 10 tahun, transformasi layanan publik digital Indonesia tidak mengalami perubahan berarti.
Akhirnya, Presiden Jokowi membuat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Dua tahun pasca penerbitan peraturan tersebut, peringkat Indonesia perlahan-lahan mulai naik.
Tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 88. Kemudian, pada 2022, peringkat Indonesia juga mengalami kenaikan pada posisi ke-77. Puncaknya, pada survei tahun 2024 ini, Ibu Pertiwi semakin kokoh pada peringkat 64 dunia.
Tema UN E-Government Survey 2024 adalah “Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development”, di mana tema ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara anggota untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan di era pemerintahan digital.
Pada edisi kali ini, PBB juga memasukkan survei pada strategi implementasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada kualitas pelayanan publik.
Luar biasanya, pada survei tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia berhasil masuk pada kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI), dengan skor 0.7991.
Pemerintah terus dorong kemudahan akses digital untuk publik
Survei ini menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu Indeks Pelayanan Online (Online Service Index/OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index/TII), dan Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI).
Nilai yang diperoleh Indonesia bahkan mampu mengungguli banyak negara-negara Asia lainnya. Hal ini membuktikan semakin mudahnya aksesi digital di wilayah-wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil.
Pemerintah melalui Kementerian PANRB akan terus mengembangkan sumber daya manusia dan tata kelola layanan digital yang mumpuni.
Selain itu, saat ini pemerintah juga menggerakkan beberapa aplikasi digital untuk mewujudkan keterpaduan layanan digital yang memudahkan masyarakat, seperti INA DIGITAL.
“Diharapkan semua elemen bangsa dapat berkontribusi dalam pengembangan pemerintah digital, mengedepankan kolaborasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan global,” tegas Anas.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
