Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahasa. Setidaknya ada 718 bahasa daerah yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2019.
Beragam bahasa ini membuat Indonesia dijuluki sebagai negara multilingual terbesar di dunia.
Perbedaan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi di Indonesia.
Demokrasi di negara multilingual
Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan hari yang bersejarah—tonggak persatuan rakyat Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Saat itu, para pemuda dari berbagai daerah mengucap sumpah berikut:
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda menandai kesepakatan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa yang sama, yakni Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Bahasa Indonesia pada akhirnya menyetarakan penggunaan ratusan bahasa daerah. Profesor Nenad Stojanović dari Universitas Jenewa, Swiss, menilai bahasa nasional bukan hal yang buruk bagi demokrasi.
“Dibandingkan dengan negara-negara di Eropa yang mengangkat bahasa mayoritas seperti Bahasa Inggris dan Prancis, Bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai bahasa baru tidak juga buruk bagi demokrasi,” kata Prof Nenad saat ditemui jurnalis GNFI di sela-sela acara “Data and Democracy Dialogue: Information Disorder during Election Period” di Jakarta, Senin (9/12).
Menurut Prof Nenad, bahasa nasional terutama yang diangkat dari kelompok mayoritas akan lebih dipandang sebagai bentuk pemaksaan penggunaan bahasa oleh kelompok minoritas. Kondisi ini yang perlu dikritisi dalam demokrasi di negara multilingual.
Saat berkunjung ke Yogyakarta, Prof Nenad menceritakan kekagumannya terhadap Indonesia karena masyarakatnya bebas menggunakan bahasa daerah meskipun sudah ada bahasa nasional. Prof Nenad menekankan bahwa yang paling penting bagi negara multilingual adalah toleransi antarmasyarakatnya.
Tidak ada demokrasi yang sempurna
Ada sebuah paradoks klasik tentang demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi mendorong kebebasan, tetapi kebebasan dapat meruntuhkan nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri.
Penetapan bahasa nasional oleh banyak negara bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyatukan (baca: membatasi kebebasan) masyarakat multilingual sehingga tercipta demokrasi. Meski begitu, di tingkat lokal, masyarakat masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.
Prof Nenad berpendapat bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna di dunia. Setiap negara menerapkan sistem demokrasi yang berbeda menyesuaikan kondisi masyarakatnya, salah satunya menetapkan bahasa nasional bagi negara multilingual.
“Iya, tidak ada demokrasi yang sempurna. Namun, saat ini dan seterusnya, setiap negara termasuk Indonesia, terus meningkatkan kehidupan demokrasi yang semakin mendekati kesempurnaan,” jelas Prof Nenad.
Prof Nenad mencontohkan, masyarakat di masa kini berani menyuarakan aspirasinya, kemudian aspirasi ini diakomodir oleh parlemen atau wakil-wakil rakyat di pemerintahan sehingga lahir kebijakan publik—yang memang seharusnya disusun secara demokratis.
Di Swiss, kediaman Prof Nenad, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah melalui penandatanganan referendum yang dilakukan selama empat kali dalam setahun. Ini adalah praktik baik yang mungkin bisa dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
