Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.
Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.
Namun, bagaimana kesiapan program besar ini menghadapi tantangan di lapangan?
Langkah Awal Pelaksanaan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan peluncuran program sudah siap dimulai di berbagai daerah pada tanggal tersebut.
“Dalam proses persiapan di seluruh Indonesia. Untuk yang tanggal 6 sudah siap,” ujarnya.
Namun, detail lokasi pelaksanaan belum diumumkan karena menunggu laporan kepada Presiden.
Program ini dirancang untuk menjangkau hingga 82,9 juta penerima dengan alokasi harian mencapai Rp 800 miliar. Jika berjalan penuh, anggaran tahunan yang dibutuhkan mencapai Rp 400 triliun.
"Sebanyak 75 persen dari anggaran harian Rp 1,2 triliun akan dialokasikan untuk intervensi langsung dalam bentuk makan bergizi," tambah Dadan.
Tahapan dan Skala Implementasi
Pada tiga bulan pertama, pemerintah menargetkan menyediakan 3 juta porsi makanan per hari, dengan rencana peningkatan menjadi 6 juta porsi per hari mulai April 2025.
Strategi pelaksanaan akan dimulai dari wilayah yang mudah dijangkau dan bertahap menjangkau daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T).
“Program ini tidak hanya fokus di kota besar. Kami pastikan juga menjangkau daerah-daerah terpencil,” ujar Niken Gandini, anggota Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola BGN.
Sinergi dan Kesiapan Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengalokasikan Rp 71,0 triliun dalam anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung program ini.
Dana tersebut akan digunakan untuk belanja kebutuhan operasional BGN, termasuk penyediaan bahan makanan bergizi.
Meski persiapan dianggap matang, tantangan besar tetap ada.
Beberapa permasalahan yang perlu jadi perhatian adalah memastikan distribusi makanan bergizi ke seluruh pelosok negeri, menjaga kualitas makanan, hingga melibatkan sekitar 1,5 juta tenaga kerja untuk mendukung implementasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas instansi.
Penyusunan proses bisnis tematik yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
