Keanggotaan Indonesia dalam tubuh BRICS diproyeksi memberikan peluang yang sangat besar untuk posisi diplomatik Indonesia di dunia. Kelompok ini memang dibuat untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di kancah internasional.
BRICS beranggotakan oleh 10 negara, yaitu Rusia, Brasil, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Etiopia, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. BRICS juga memiliki beberapa anggota mitra, seperti Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, Belarus, Bolivia, Kuba, dan Kazakhstan.
Brasil selaku Presiden BRICS 2025 menilai bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan kelompoknya merupakan sebuah langkah strategis yang memberikan banyak potensi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat posisinya di perekonomian dunia.
Kawan GNFI, BRICS dihuni oleh beberapa negara dengan populasi raksasa, seperti Tiongkok, Indonesia, India, Brasil, dan Rusia. Kelimanya bahkan masuk ke dalam sepuluh negara teratas dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia.
Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam “pangkuan” BRICS, kelompok ini sekarang mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia, dan sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Tentu saja hal ini menjadikan BRICS sebagai blok ekonomi yang memiliki peran signifikan di dunia.
BRICS punya peran penting dalam isu internasional
Pakar Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, menilai Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya di dunia lewat keanggotaannya di BRICS. Beberapa tahun belakangan, kelompok ini telah menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis.
Beberapa isu global yang menjadi bahasan BRICS di antaranya, sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Poppy juga menilai alasan masuknya Indonesia dalam BRICS adalah untuk menaikkan posisi tawar Indonesia kepada dunia barat. Menurutnya, langkah ini juga menjadi upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi dibawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” jelas Poppy dalam keterangan tertulisnya.
PR yang harus digali
Meskipun digadang-gadang dapat membantu kiprah ekonomi Indonesia di dunia, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS untuk menjadi alternatif ekonomi global. BRICS sendiri memang telah memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA).
Kedua badan tersebut diakui sedikit banyak akan memberikat kontribusi dari sisi ekonomi. Namun, masih terdapat pertanyaan serius terkait hal ini. Apakah keduanya dapat menggantikan peran IMF atau World Bank?
“Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dollar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif?,” ujarnya.
Saat ini, Indonesia juga tengah berada pada jalan menuju aksesi OECD. Komitmen Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD disebut Poppy merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
