Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.
Peran ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, seiring perkembangan zaman, dinamika politik, serta tantangan global, muncul dorongan untuk merevisi regulasi tersebut agar lebih relevan dengan kebutuhan negara saat ini.
Revisi UU TNI bukan sekadar perubahan teks hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana tata kelola negara berlandaskan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem pertahanan.
Dalam proses ini, ada berbagai dinamika yang muncul, baik dari aspek politik, sosial, maupun hukum.
Kawan GNFI, mari kita telusuri lebih dalam mengenai urgensi, tantangan, serta implikasi dari revisi UU TNI dalam tata kelola negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Urgensi Revisi UU TNI
Seiring perubahan lingkungan strategis, peran TNI tidak lagi terbatas pada pertahanan militer konvensional. Ancaman baru, seperti perang siber, terorisme, separatisme, serta bencana alam, menuntut adaptasi dan fleksibilitas dalam kebijakan pertahanan negara. Oleh karena itu, revisi UU TNI menjadi penting.
1. Menyesuaikan Peran TNI dalam Era Modern
Tantangan global dan regional membuat konsep pertahanan negara harus lebih dinamis. Perubahan dalam undang-undang diharapkan dapat memberikan ruang bagi TNI untuk berperan lebih luas dalam menghadapi ancaman nonmiliter, tetapi tetap dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.
2. Mencegah Dualisme Peran dan Profesionalisme TNI
Dalam sejarahnya, TNI pernah terlibat dalam ranah sosial-politik melalui konsep dwifungsi yang akhirnya dihapus pascareformasi. Revisi UU harus memastikan bahwa peran TNI tetap profesional sebagai alat pertahanan negara tanpa kembali terseret dalam politik praktis.
3. Penguatan Sinergi antara TNI dan Institusi Sipil
Tata kelola negara berbasis Pancasila menekankan sinergi dan gotong royong antara seluruh elemen bangsa. Revisi UU diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara TNI dan lembaga sipil dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensi, termasuk dalam penanganan bencana alam dan keamanan siber.
Tantangan dalam Proses Revisi
1. Tarik Ulur Kepentingan Politik
Dalam setiap revisi regulasi strategis, dinamika politik menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil akhirnya. Ada kekhawatiran bahwa perubahan UU ini dapat membuka kembali peluang bagi militer untuk masuk ke dalam ranah sipil. Oleh karena itu, perdebatan di parlemen menjadi krusial untuk memastikan bahwa revisi tetap mengacu pada prinsip demokrasi.
2. Kekhawatiran terhadap Keterlibatan TNI di Ranah Sipil
Beberapa pasal dalam rancangan revisi UU TNI menuai kritik karena dinilai dapat membuka kembali peran militer di pemerintahan sipil. Masyarakat sipil dan akademisi mengingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus tetap dalam batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan reformasi.
3. Penyesuaian dengan Hukum Internasional
Dalam konteks global, regulasi militer harus tetap sejalan dengan prinsip hukum internasional yang menjunjung hak asasi manusia dan aturan perang yang beradab.
Oleh karena itu, revisi UU TNI juga harus mempertimbangkan komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
Implikasi bagi Tata Kelola Negara Berbasis Pancasila
Dalam perspektif Pancasila, revisi UU TNI harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila. Prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pertahanan. Beberapa implikasi yang dapat muncul dari revisi ini adalah
1. Menjaga Keseimbangan antara Pertahanan dan Demokrasi
Pancasila menekankan keseimbangan antara kekuatan militer dan supremasi sipil. Revisi UU harus memastikan bahwa TNI tetap profesional dan tidak memiliki kewenangan yang dapat mengarah pada dominasi di ranah politik.
2. Memperkuat Peran TNI dalam Mendukung Kesejahteraan Rakyat
Salah satu nilai utama dalam Pancasila adalah gotong royong. Dengan revisi yang tepat, TNI dapat lebih optimal dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur strategis, serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman nonmiliter tanpa melampaui batas kewenangannya.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Tata kelola negara yang baik menuntut akuntabilitas dari semua lembaga, termasuk TNI. Revisi UU harus mencakup mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh TNI tetap dalam koridor hukum dan transparan kepada publik.
Oleh karena itu, Revisi UU TNI merupakan bagian dari upaya menyesuaikan regulasi dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Dalam tata kelola negara berbasis Pancasila, perubahan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengulang sejarah di mana militer memiliki peran ganda yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sistem pemerintahan.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari akademisi, masyarakat sipil, hingga pemangku kepentingan lainnya, menjadi sangat penting agar revisi ini benar-benar mencerminkan kepentingan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
