Banyak masyarakat Indonesia masih bingung membedakan penggunaan istilah "Cina", "Tiongkok", dan “Tionghoa” yang kerap muncul bergantian dalam sehari-hari. Mulai dari media sosial, koran, buku pelajaran, hingga televisi kerap menggunakan ketiga istilah ini secara bergantian.
Perbedaan penggunaan tiga istilah ini sering menimbulkan pertanyaan: apakah sebenarnya ada perbedaan makna di antara ketiganya? Mana yang lebih baik untuk digunakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari Kawan kita simak penjelasan lengkapnya bersama-sama!
Definisi Kata Cina, Tiongkok, dan Tionghoa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Cina” memiliki beberapa definisi, yaitu sebuah negeri di Asia; bangsa yang tinggal di Tiongkok; penduduk asli negeri Cina; dan bahasa yang dituturkan rakyat negeri Cina. Penggunaan kata ini juga turun dalam sebutan negara RRC atau Republik Rakyat Cina.
Adapun “Tiongkok” menurut KBBI adalah negara yang terletak di Asia Timur, ibu kotanya Beijing, luas wilayahnya 9,69 juta km2, merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia.
Begitu juga dengan sebutan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok (negara yang terletak di Asia Timur, beribu kota Beijing). Dalam KBBI pula, sandingan untuk orang atau bangsa yang berasal dari Tiongkok disebut dengan "Tionghoa".
Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa istilah "Cina" dan "Tiongkok" sebenarnya merujuk pada negara yang sama. Sebutan lain yang sering digunakan adalah julukan Negeri Tirai Bambu. Sementara di dunia internasional dikenal sebagai People's Republic of China (PRC).
Melihat Sejarah Penggunaan Kata Cina dan Tiongkok
Secara etimologis, "Cina" berasal dari bahasa Sanskerta china yang berarti "daerah yang sangat jauh". Kata ini sudah tercatat dalam Mahabharata sekitar 1400 SM, lalu menyebar ke Eropa melalui penyesuaian fonologis.
Awalnya, istilah "Cina" digunakan secara netral oleh masyarakat Nusantara. Namun, sejak era kolonial Belanda dengan politik "divide et impera", hubungan antara etnis Tionghoa dan penduduk lokal memburuk. Hal ini menyebabkan istilah "Cina" mulai mendapat konotasi negatif.
Sementara itu, istilah "Tiongkok" berasal dari kata Zhōngguó (中国) yang berarti "negara tengah", dan dilafalkan sebagai "Tiongkok" dalam dialek Hokkian, dialek yang umum digunakan oleh komunitas Tionghoa di Indonesia.
Sebagai bentuk perlawanan, kaum terdidik Tionghoa mulai mengusung penggunaan istilah "Tionghoa". Salah satu bukti awal penggunaan istilah ini adalah berdirinya organisasi "Tiong Hoa Hwee Koan" di Batavia pada tahun 1900.
Perayaan Imlek di Indonesia @ bennylin/flickr
Alur Sejarah Perubahan Penyebutan dari Cina ke Tiongkok
Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia secara resmi mengganti istilah "Republik Rakyat China" menjadi "Republik Rakyat Tiongkok" melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan menghapus kesan diskriminatif serta dampak psikososial yang selama ini dirasakan warga keturunan Tionghoa di Indonesia.
Adapun ketetapan yang tertera pada keppres tersebut adalah sebagai berikut:
"Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok."
Keputusan ini mulai berlaku sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan menegaskan bahwa istilah "Tionghoa" serta "Republik Rakyat Tiongkok" menjadi sebutan resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perjalanan menuju pengakuan ini cukup panjang. Pada masa Orde Baru, khususnya setelah peristiwa G30S/PKI, warga keturunan Tionghoa sempat dicurigai terkait paham komunisme. Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967 kemudian melarang mereka menjalankan tradisi dan adat istiadatnya secara terbuka.
Namun, larangan tersebut dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 6 Tahun 2000, yang membuka kembali ruang kebebasan berekspresi, beragama, dan menjalankan budaya bagi komunitas Tionghoa tanpa perlu izin khusus.
Perubahan istilah ini juga selaras dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia. Diskriminasi berdasarkan ras atau etnis bertentangan dengan UUD 1945 serta Undang-Undang tentang HAM dan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Dengan digunakannya istilah "Tionghoa" dan "Republik Rakyat Tiongkok" secara resmi, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap persamaan hak dan penghormatan terhadap keberagaman budaya di Indonesia.
Tiongkok, Tionghoa, atau Cina, Mana yang Digunakan?
Berdasarkan aturan resmi dari pemerintah, penggunaan istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa" dinilai lebih tepat dan sejalan dengan semangat menghapus diskriminasi.
Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencerminkan niat baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dukungan terhadap penggunaan istilah ini penting agar generasi mendatang tidak lagi harus menghadapi bentuk diskriminasi rasial atau etnis.
Meski begitu, kenyataannya istilah "Cina" masih lebih akrab di telinga banyak orang, dan penggunaan kata "Tiongkok" sering dianggap asing di beberapa kalangan. Dalam praktik sehari-hari, memakai istilah yang sudah umum digunakan masyarakat memang tidak bisa langsung dianggap salah.
Namun demikian, tetap penting bagi Kawan GNFI untuk terus mengenalkan dan membiasakan penggunaan istilah yang lebih tepat secara perlahan. Merawat keberagaman demi keharmonisan adalah tanggung jawab bersama, dan memilih kata yang lebih inklusif bisa menjadi langkah sederhana, tetapi berarti untuk menjaga persatuan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
