The Asia Foundation (TAF) dan DBS Foundation meresmikan program SHE CAN "Akselerasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan Rentan di Provinsi Kalimantan Barat". Program ini menargetkan pemberdayaan bagi 80.000 perempuan rentan selama periode 2024-2027 melalui rangkaian pelatihan, pendampingan, dan literasi keuangan yang terintegrasi.
Peluncuran program SHE CAN turut dihadiri oleh Country Representative TAF Hana Satriyo, Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika, dan Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani. Program SHE CAN dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Ignasius IK, mewakili Gubernur Kalimantan Barat.
Program SHE CAN dirancang sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Barat akibat cukup tingginya indeks ketimpangan gender (0,52%) yang tidak selaras dengan indeks inklusi keuangan yang cukup baik (84,16%).
Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Ketimpangan gender yang meningkat dalam dua tahun terakhir, disertai dengan turunnya Indeks Pemberdayaan Gender dan naiknya angka kekerasan terhadap perempuan—terutama di ranah domestik mengindikasikan perlunya intervensi yang terfokus pada peningkatan kemandirian dan perlindungan perempuan.
“Program SHE CAN sejalan dengan misi The Asia Foundation dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendorong kepemimpinan kaum perempuan. Melalui dukungan DBS Foundation, kami berinvestasi pada pengembangan keterampilan dan aspirasi perempuan untuk menghadirkan perubahan positif serta transformasi komunitas lokal.” ucap Hana Satriyo, Country Representative The Asia Foundation Indonesia.
Dukungan Rp100 Miliar
Mona Monika, Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia mengatakan Program ini merupakan bagian dari dukungan DBS Foundation. Mereka akan mengalokasikan dana sebesar SGD 9 juta atau lebih dari Rp100 miliar untuk tiga tahun ke depan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat rentan di Indonesia, termasuk perempuan.
“Kami percaya bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai bank yang memiliki tujuan positif atau purpose-driven, kami berkomitmen untuk meningkatkan akselerasi inklusi finansial dengan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi,” jelasnya,
Monika menyatakan Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank DBS Indonesia untuk menciptakan dampak positif yang melampaui dunia perbankan atau Impact Beyond Banking dengan mendukung pembangunan komunitas yang lebih inklusif, berdaya, dan tangguh.
Inisiatif penting
Secara umum, kompleksitas masalah inklusi keuangan di Indonesia terjadi karena adanya suatu paradoks, dengan tingginya akses layanan keuangan (indeks inklusi 85,1%) yang tidak diimbangi dengan
literasi yang memadai (indeks literasi 49,68%). Fenomena ini terlihat dari masih maraknya partisipasi masyarakat yang mengakses investasi bodong dan menjadi korban pinjaman dan judi online ilegal.
Di Kalimantan Barat sendiri, capaian inklusi keuangannya sedikit lebih rendah (84,16%) daripada capaian nasional, walaupun indeks literasi keuangannya sudah lebih tinggi (51,95%).
Kajian Program SHE CAN mengungkap bahwa tingkat inklusi di kalangan perempuan rentan dan berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat masih jauh lebih rendah daripada hasil SNLIK OJK, dengan hanya 67% perempuan memiliki rekening bank, 38% mengakses pinjaman (CU/Pegadaian/bank), dan 24% menggunakan e-wallet untuk bertransaksi digital.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan pada capaian inklusi keuangan pada masyarakat secara umum, dengan realitas di tataran akar rumput, khususnya pada kalangan perempuan rentan.
Program SHE CAN menjadi inisiatif penting untuk mempercepat kesetaraan gender bagi perempuan rentan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Barat.
Banyak studi menunjukan, ketika perempuan memiliki daya beli dan kontrol atas pengeluaran, mereka lebih cenderung membelanjakannya untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga, yang berdampak langsung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang.
Amurwani, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap dengan adanya program percepatan inklusi keuangan ini, para perempuan khususnya yang datang dari kelompok marjinal terus dapat mengembangkan potensi.
“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan, serta mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.” paparnya.
Ignasius mengatakan Program ini juga mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2030 yang menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Bersama dengan TAF, DBS Foundation, dan seluruh pihak, kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis melakukan percepatan dan perluasan akses keuangan melalui kolaborasi dengan program SHE CAN ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya perempuan di Kalimantan Barat.”
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
