Korupsi masih menjadi musuh utama pembangunan Indonesia. Hal ini secara terbuka merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Dilansir melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa periode 2020-2024 berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah). Sungguh bukan angka yang kecil lagi bagi republik ini.
Praktik korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan justru menguap di tangan segelintir oknum.
Era Baru Korupsi di Indonesia
Pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki era baru dengan kolaborasi menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen bangsa. KPK sebagai ujung tombak tak lagi bekerja sendirian. Perlu berkoordinasi erat dengan Kementerian atau lembaga pemerintah dan penegak hukum melalui Satgas Anti-Corruption Task Force untuk mempercepat penyidikan kasus-kasus strategis.
Kekuatan masyarakat sipil menjadi penggerak utama perubahan terhadap media dalam melakukan jurnalisme investigatif yang berhasil mengungkap skandal korupsi besar. Begitupun juga bagi para akademisi yang nantinya dapat mengembangkan sistem pengawasan berbasis artificial intelligence (AI).
Organisasi masyarakat sepert Indonesian Corruption Watch (ICW) harus selalu aktif memantau aliran dana publik. Dilansir melalui Transparency International Indonesia bahwa lembaga antikorupsi seperti :
- Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)
- Pusat Studi Konstitusi (Pusako)
- Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas (Unand)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
Mereka tentunya juga bagian dari kolaborasi untuk terus aktif mengawal gerakan antikorupsi di daerah.
Meski upaya pemberantasan korupsi semakin masif. Namun, perlu kita pikirkan bersama Kawan bahwa tantangan berat masih menghadang. Resistensi birokrasi di berbagai instansi menjadi kendala utama. Masih banyak oknum mencoba mempertahankan status quo dengan menghambat transparansi.
Tantangan Jangka Panjang
- Kesenjangan literasi digital di daerah terpencil menyulitkan implementasi sistem pelaporan berbasis teknologi. Namun, solusi terus dikembangkan.
- Reformasi regulasi seperti penguatan UU Tipikor dan penyederhanaan birokrasi menjadi prioritas
- Pendidikan integritas digencarkan melalui kurikulum anti-korupsi di sekolah dan pelatihan ASN.
Langkah Strategis Membrantas Korupsi
Menyongsong era baru pemberantasan korupsi, langkah strategis harus segera diambil oleh semua pemangku kepentingan.
Percepatan
Pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan regulasi.
Sistem Sektor Swasta
Sektor swasta didorong untuk menerapkan zero-tolerance policy terhadap gratifikasi.
Sektor Pendidikan
Dunia pendidikan harus menjadikan kurikulum antikorupsi sebagai mata pelajaran wajib.
Mari Kawan GNFI bersama seluruh elemen bangsa untuk bergerak dalam gerakan nasional antikorupsi guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Harapan untuk Indonesia yang lebih transparan bukan sekadar mimpi. Dilansir melalui Press Release Kontan bahwa penerapan sistem e-governance di beberapa daerah telah berhasil memangkas potensi korupsi hingga 40%. Ini menjadi bukti memang dalam menyelesaikan problematika yang tak kunjung usai harus bertahap dan kolaborasi.
Melalui kolaborasi teknologi, penegakan hukum tegas, dan partisipasi aktif masyarakat, target penurunan indeks korupsi yang diharapkan pada 2025 sangat mungkin tercapai.
Setiap Kawan GNFI bisa berkontribusi, mulai dari menolak memberi suap hingga aktif melapor melalui platform KPK. Indonesia yang bersih dan berintegritas bukanlah utopia, tapi tujuan bersama yang harus diperjuangkan hari ini juga Kawan!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
