Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa UNHAS yang sedang melaksanakan KKN pada gelombang 114 di Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa berhasil menyusun dan memetakan hak-hak masyarakat Desa Sicini.
Inisiatif ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja pemerintah desa dalam melayani warga.
Melalui pendekatan partisipatif, para mahasiswa KKN UNHAS menggali aspirasi masyarakat serta mendokumentasikan berbagai hak warga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa, mulai dari akses pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga partisipasi dalam perencanaan program.
Harapannya, langkah ini dapat memperkuat akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berlandaskan hukum, maka dari itu mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin mengambil inisiatif untuk memetakan hak-hak masyarakat Desa Sicini berdasarkan perspektif hukum.
Langkah ini dinilai penting mengingat setiap kebijakan pemerintah desa harus memiliki dasar hukum yang jelas guna menjamin perlindungan hak warga dan akuntabilitas pemerintahan.
Atas dasar tersebut, Muhammad Hulaivi, mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS yang konsen dalam bidang Hukum Tata Negara, menyusun sebuah buku panduan berjudul "Hak-Hak Masyarakat Desa Sicini dalam Kajian Pemberdayaan Masyarakat".
Buku ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah desa dan warga dalam memahami hak-hak dasar mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, seperti hak atas pelayanan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap pembangunan desa.
"Pendekatan hukum tata negara sangat relevan dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa karena menyangkut relasi antara pemerintah dan warga negara dalam kerangka konstitusi," jelas Hulaivi.
Buku ini tidak hanya memuat analisis yuridis tetapi juga rekomendasi kebijakan untuk memperkuat fungsi pemerintah desa sesuai prinsip good governance.
Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi model pendampingan hukum bagi Desa Sicini dalam memastikan kebijakan yang dikeluarkan berpihak pada masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan.
Dalam peluncurannya pemerintah Desa Sicini menyambut positif penyusunan buku "Hak-Hak Masyarakat Desa Sicini dalam Kajian Pemberdayaan Masyarakat" yang digagas oleh Muhammad Hulaivi.
Syahrir, S.E. Selaku Plt Kepala Desa di Desa Sicini mengakui bahwa kehadiran buku panduan berbasis hukum ini akan sangat membantu kinerja pemerintah desa kedepannya.
“Selama ini, kami menjalankan pemerintahan desa berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, dan tentunya seringkali kesulitan ketika harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku. Kehadiran buku ini kami rasa penting, untuk menjadi panduan terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan desa sesuai dengan hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang,” ujar Syahrir.
Ia juga menambahkan bahwa harapannya buku tersebut tidak hanya memudahkan pemerintah desa kedepannya dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab hukumnya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.
“Dengan adanya buku ini kami harap, kedepannya warga bisa lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa, karena semua sudah dijelaskan dengan dilengapi dasar hukum dalam buku itu dengan jelas,” tambahnya.
Sekretaris Desa Sicini, Ashri, A.Md., Kom., juga mengungkapkan bahwa buku tersebut akan dicoba untuk dijadikan sebagai referensi resmi dalam penyusunan peraturan dan program desa ke depan.
“Kami berencana mengadakan sosialisasi lebih lanjut kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat agar pemahaman tentang hak dan kewajiban ini bisa diterapkan secara optimal,” jelasnya.
Dengan respon yang positif seperti ini mendorong inisiatif Muhammad Hulaivi dan tim KKN UNHAS selalu ingin berkolaborasi dengan Desa Sicini untuk ke depannya.
Mereka juga mengharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara akademisi dan pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan semangat terus melakukan pembenahan dan keterbukaan terhadap kolaborasi, Desa Sicini membuktikan diri sebagai contoh desa yang patut ditiru.
Inisiatif penerbitan buku panduan hak-hak masyarakat bersama mahasiswa KKN UNHAS ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola yang baik.
Namun, juga menunjukkan kesiapan Sicini untuk menjadi pelopor desa berbasis hukum dan partisipatif.
Langkah progresif ini diharapkan dapat menginspirasi desa-desa lain untuk membangun sinergi serupa dengan akademisi dan berbagai pihak, guna mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
