“Pada awal 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan … Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar,” ungkap Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sebagaimana yang kita tahu, sejak awal tahun 2025, pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Efisiensi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan pada 22 Januari 2025.
Dalam Inpres tersebut, para kementerian atau pemimpin lembaga harus kembali melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Identifikasi tersebut berupa belanja operasional dan non operasional.
Selain itu, pemerintah juga mengatur para pemimpin daerah untuk:
- Membatasi belanja yang sifatnya seremonial, seperti studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
- Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
- Membatasi belanja honorarium melalui skema pembatasan jumlah tim.
Meski sempat ramai terkait penyesuaian itu, kebijakan tersebut diklaim oleh pemerintah mampu menyelamatkan Rp300 triliun uang dari APBN yang berpotensi diselewengkan dan dikorupsi.
“Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah.”
“Itulah sebabnya pada awal 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan,” tambahnya.
Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Sadar Diri
Kawan, Presiden Prabowo tidak sedang menutup-menutupi. Ia tak menampik fakta bahwa perilaku korupsi kerap terjadi di berbagai level birokrasi dan institusi negara, mulai dari kementerian hingga BUMN dan BUMD.
“Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” katanya.
Ia menilai, sebagai langkah awal pemberantasan korupsi, bangsa harus terlebih dahulu melihat kekurangan dan kesalahan sendiri. Dengan wawas diri, pemberantasan korupsi akan mungkin dilakukan.
“Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” tegasnya.
Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran dinilai menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah celah korupsi.
Dana tersebut kemudian dialihkan untuk berbagai program lain yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
Sehingga pemerintah mengeklaim kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan adalah bagian dari perwujudan UUD.
“Efisiensi ini diperintah oleh UUD kita yaitu ayat 4 pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia. 300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Presiden.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
