Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2025 mencapai 75,90, naik 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya IPM menggambarkan naiknya kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Menariknya, selama lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kenaikan yang stabil. Bukan hanya itu, seluruh indikator penyusun IPM 2025 juga mengalami peningkatan.
BPS mengatakan, peningkatan IPM 2025 didorong oleh beberapa faktor, seperti umur harapan hidup, pengeluaran rill per kapita per tahun (yang disesuaikan), harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.
Indikator IPM 2025
Menyadur dari BPS, metode pengukuran IPM Indonesia tahun 2025 sudah menggunakan metode baru. Ada tiga dimensi yang digunakan, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (pengeluaran).
Ketiganya sudah mencakup beberapa hal, di antaranya keamanan fisik, partisipasi politik, lingkungan berkelanjutan, saling menghormati, akses teknologi, keluarga lingkungan, kebebasan berbicara, persamaan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi.
BPS kemudian mengerucutkannya menjadi beberapa indikator utama, yakni Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun (yang disesuaikan).
Berikut adalah rincian indikator IPM Indonesia yang dibuat oleh BPS
1. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir
Indikator ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, UHH mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan dihitung melalaui hasil sensus serta survei kependudukan.
Tahun 2025, UUH saat lahir tercatat mencapai 74,47 tahun. Angka ini meningkat 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. BPS mencatatkan, selama periode 2020-2025, UHH meningkat sebesar 1,10 tahun, dengan rata-rata peningkatan sebanyak 0,22 tahun per tahun.
Kenaikan UUH tentu menunjukkan perbaikan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, di mana akses layanan kesehatan menjadi lebih baik, pola hidup yang sehat, dan program kesehatan lingkungan yang berjalan.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
RLS merupakan jumlah tahun yang dipakai oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. BPS mengasumsikan, dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun.
Lebih lanjut, cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
BPS mencatatkan RLS 2025 meningkat sebesar 0,22 tahun, yakni 9,07 tahun dibandingkan 2024. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat umur 25 tahun yang sudah menempuh pendidikan formal lebih lama—menandakan kenaikan kualitas dan akses pada pendidikan.
3. Harapan Lama Sekolah (HLS)
HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang si anak untuk tetap bersekolah di umur-umut berikutnya akan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
Indikator satu ini dihitung pada penduduk berusia tujuh tahun ke atas. Lebih dari itu, HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan.
Tahun 2025, HLS naik hingga 13,30 tahun. Jumlah ini meningkat 0,9 tahun dibandingkan tahun 2024. HLS juga terpantau terus meningkat selama periode 2020-2025. Peningkatan itu menggambarkan naiknya akses dan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah di Indonesia.
4. Pengeluaran Kapita per Tahun (yang disesuaikan)
Pengeluaran per kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli (PPP) dihitung dari bundle komoditas makanan dan nonmakan, di mana 66 komoditas makanan akan dijumlahkan dengan 30 komoditas non makanan. Hasilnya, ada 96 komoditas yang digunakan untuk menghitung PPP ini.
Tahun 2025, pengeluaran rill per kapita per tahun (yang disesuaikan) mencapai Rp12.802.000 per tahun. Jumlah itu naik Rp416.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menggambarkan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti barang dan jasa.
Provinsi dengan IPM 2025 Tertinggi di Indonesia
BPS mencatatkan, ada tiga provinsi di Indonesia dengan IPM tertinggi, 30 provinsi dengan IPM tinggi, empat provinsi IPM sedang, dan satu provinsi dengan IPM rendah.
IPM tertinggi diperoleh DKI Jakarta dengan indeks sebesar 85,05. Sementara itu, Papua Pegunungan menjadi daerah dengan IPM terendah, yakni 54,91.
Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan IPM tertinggi:
- DKI Jakarta – 85,05
- Yogyakarta – 82,48
- Kepulauan Riau – 80,53
- Kalimantan Timur – 79,39
- Bali – 79,37
- Sumatra Barat – 77,27
- Banten – 77,25
- Sumatra Utara – 76,47
- Sulawesi Utara – 76,32
- Riau – 76,31
Kawan GNFI, kenaikan IPM menunjukkan naiknya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Meskipun terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa setiap masyarakat di berbagai sudut Tanah Air dapat merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak dan rata.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
