Dalam beberapa tahun terakhir, pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang pidana, menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Salah satu topik sentral yang menarik perhatian adalah RUU KUHAP (Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Rancangan ini bertujuan menggantikan KUHAP yang sudah berlaku sejak tahun 1981, agar sistem peradilan pidana di Indonesia lebih modern, transparan, dan menjamin hak asasi manusia (HAM).
Pembaruan ini sangat penting karena KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah fondasi utama yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Lantas, apa sebenarnya RUU KUHAP itu dan apa saja perubahan krusial di dalamnya?
Apa Itu RUU KUHAP?
RUU KUHAP adalah Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan penegakan HAM.
Secara sederhana, RUU KUHAP adalah pedoman baru bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) tentang bagaimana cara yang sah dan benar dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah memastikan proses hukum berjalan adil, cepat, sederhana, dan menjamin kepastian hukum.
Filosofi utama dari pembaruan ini adalah mewujudkan sistem peradilan pidana yang berbasis keadilan restoratif (restorative justice), di mana penyelesaian perkara tidak selalu berakhir di penjara, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.
Isi Pembahasan Utama dalam RUU KUHAP
Beberapa isu kunci yang menjadi fokus isi pembahasan RUU KUHAP mencakup modernisasi proses dan penguatan jaminan hak-hak tersangka/terdakwa.
1. Keadilan Restoratif
RUU ini memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi penerapan keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan. Ini memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban.
2. Penguatan Praperadilan
Fungsi lembaga praperadilan diperluas. Praperadilan tidak hanya menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga dapat menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini penting untuk mengontrol kewenangan aparat penegak hukum.
3. Penggunaan Teknologi
RUU KUHAP mengakomodasi penggunaan teknologi dalam proses peradilan, seperti:
Penggunaan alat bukti elektronik.
Pemeriksaan saksi dan tersangka secara virtual (video conference).
Sistem manajemen perkara yang terintegrasi secara digital.
4. Perlindungan Korban dan Saksi
RUU ini lebih memprioritaskan hak-hak korban dan saksi, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi), kompensasi, dan perlindungan fisik maupun psikologis selama proses hukum berjalan.
Perubahan Penting dalam RUU KUHAP
Beberapa perubahan RUU KUHAP yang paling signifikan dan perlu diketahui masyarakat meliputi:
Perubahan Terkait Penangkapan dan Penahanan
Batas Waktu Penahanan: Ada penyesuaian batas waktu penahanan yang lebih jelas dan lebih ketat untuk memastikan hak kemerdekaan tersangka/terdakwa.
Penguatan Hak Bantuan Hukum: Diperkuatnya hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal pemeriksaan.
Perubahan Terkait Alat Bukti
Pengakuan Bukti Elektronik: Secara eksplisit mengakui alat bukti elektronik, seperti rekaman CCTV, email, atau data digital lainnya, yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam KUHAP lama.
Kekuatan Keterangan Saksi: Terdapat ketentuan yang mengatur secara lebih rinci mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, terutama saksi ahli.
Peran Penuntut Umum (Jaksa)
Jaksa memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi proses penyidikan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur oleh penyidik (Polisi), sehingga proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Secara keseluruhan, RUU KUHAP bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, humanis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Masyarakat perlu terus memantau dan memahami substansi dari undang-undang ini untuk mengawal implementasinya di lapangan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
