Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 kembali digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Forum besar yang mempertemukan para pengambil kebijakan kepegawaian di seluruh Indonesia itu mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”.
Rakornas tersebut menjadi sarana strategis untuk mengonsolidasikan arah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung delapan agenda besar pembangunan nasional, di mana seluruhnya juga merupakan fokus pemerintah Indonesia saat ini yang dimuat dalam Asta Cita.
Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 merupakan momentum konsolidasi nasional untuk memastikan bahwa manajemen AS betul-betul berjalan berbasis data, lincah, dan responsif pada tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. BKN juga akan menekankan pemanfaatan data talenta ASN sebagai basis pengambilan keputusan, khususnya dalam percepatan mobilitas talenta yang adaptif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan program prioritas bangsa,” kata Prof. Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dukung Asta Cita yang Bermanfaat untuk Masyarakat
Helatan akbar ini sejatinya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Prabowo berhalangan hadir karena memiliki jadwal kunjungan kerja ke Solo untuk meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia bersama dengan perwakilan Kerajaan Uni Emirat Arab (UEA).
Meskipun demikian, Rakornas Kepegawaian tetap dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang juga mengisi materi dalam agenda tersebut, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga narasumber praktisi Ignasius Jonan. Tak ketinggalan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Rifqinizamy Karsayuda juga hadir dan mengajak seluruh ASN untuk mewujudkan Asta Cita bersama.
Lebih lanjut, Prof. Zudan mengajak seluruh elemen penggerak birokrasi dari berbagai lini, baik pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa implementasi Asta Cita dapat betul-betul dirasakan dampaknya untuk masyarakat. Reformasi birokrasi juga harus bergeser dari yang awalnya bersifat administratif menjadi substantif—melindungi ASN, memudahkan urusan publik, dan memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan.
Saat ini, ada lebih dari 5 juta ASN di Indonesia. Perlu orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi agar dapat bergerak menuju lebih baik. Hal ini tentu saja harus diawali dari reformasi birokrasi yang memadai.
Acara Rakornas Kepegawaian BKN 2025 turut memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik lewat BKN Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi.
Penghargaan itu diberikan pada pengelola kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah yang dibagi atas empat kategori, yakni Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
