Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Di tahun 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih tema "Human Rights, Our Everyday Essentials".
Sejarah Hari HAM Internasional
Paris, 10 Desember 1948, United Nations General Assembly (UNGA) melahirkan sebuah deklarasi penting yang menjadi tonggak sejarah pelindungan HAM secara universal melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Deklarasi tersebut menjadikan semua orang berhak mendapatkan perlakuan layak sebagai manusia terlepas dari suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, pilihan politik, warga negara, dan hal-hal lain yang melekat lainnya dalam diri seorang individu.
Human Rights Day 2025
Setiap tahunnya, PBB memilih tema yang beragam untuk memperingati hari HAM. Tema dari hari hak asasi manusia di tahun ini adalah Human Rights, Our Everyday Essentials.
Banyak hal yang menjadi faktor penting yang hak menunjang manusia untuk hidup, contohnya makanan, air, udara, lingkungan yang sehat, dan pendidikan yang layak.
Utamanya hak untuk hidup akan sangat sulit tercapai apabila lingkungan tidak dijaga oleh manusia. Salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dengan menjaga kelestarian hutan sebagai penghasil oksigen, pencegah longsor maupun banjir.
Mengutip dari website Amnesty Internasional Indonesia, sebanyak lebih dari 100 negara telah mengakui dan melindungi hak atas lingkungan melalui konstitusi di negara-negara tersebut.
Kemudian, WHO menyebutkan di antara tahun 2030 hingga 2050, krisis iklim diprediksikan menyebabkan 250,000 kematian per tahunnya karena malnutrisi, malaria, diare, dan panas.
Kondisi Iklim di Indonesia Tahun 2025
Salah satu dampak dari krisis iklim adalah meningkatnya cuaca buruk seperti intensitas curah hujan yang terjadi. Termasuk fenomena iklim yang hampir tidak mungkin terjadi di beberapa wilayah, seperti siklon di wilayah tropis.
Indonesia adalah negara kepulauan tropis yang terletak di daerah rawan bencana alam dan terdampak parahnya krisis iklim.
Tanggal 7 Juli 2025, BMKG merilis pernyataan mengenai prediksi anomali kemarau basah di hingga bulan Oktober 2025.
Mirisnya, terjadi berbagai bencana ekologis di beberapa kota seperti Mataram, Jabodetabek, dan Bali.
Siklon Tropis Senyar
Selanjutnya, Indonesia terdampak dari Siklon Tropis Senyar di tanggal 25-27 November silam. Terutama yang terjadi di Selat Malaka yang berimbas pada banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Per tanggal 8 Desember, dalam website Tempo, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI, Mohammad Syafii, mengungkapkan bahwa jumlah korban jiwa banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 974 orang.
Dalam artikel di situs Greenpeace Indonesia yang berjudul Banjir Sumatera Harus Menjadi Pengingat Terakhir Pemerintahan Prabowo Untuk Berbenah, hal lain yang memperburuk bencana di Sumatera adalah praktik-praktik tindakan alih fungsi hutan alami menjadi perkebunan sawit, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman.
Terisolir Untuk Mendapatkan Hak-Hak Dasar untuk Hidup
Semua warga Indonesia bisa terkena dampak dari krisis iklim, terutama kaum marjinal dan rentan, seperti di tiga provinsi kepulauan Sumatera.
A. Makanan dan Logistik
Banyaknya daerah yang terisolasi pasca longsor yang menyebabkan sulitnya akses bantuan logistik untuk masuk ke daerah pengungsian, termasuk makanan.
Meskipun begitu, seharusnya ada langkah tepat dan cepat dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menyalurkan bantuan dan memastikan keselamatan warga negaranya di seluruh wilayah Indonesia.
Ironisnya, melalui situs Kompas, Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, mengungkapkan ada warga Aceh yang meninggal bukan karena terseret arus banjir, tetapi karena kelaparan.
B. Krisis Air Bersih
Selain itu, krisis air bersih melanda daerah-daerah tersebut usai banjir dan longsor. Rusaknya sistem perairan akibat tercemar lumpur menjadikan warga harus berjalan jauh ke sumber mata air pegunungan. Dikhawatirkan jika tidak ada perbaikan secepat mungkin, penyakit seperti diare akan muncul.
C. Kesehatan
Akses mendapatkan obat-obatan di rumah sakit terputus bahkan peralatan medis, ruang operasi, dan stok obat-obatan terendam banjir. Dilansir dari laman daring Metrotv, Menteri Kesehatan meminta agar presiden supaya memprioritaskan pembangunan dapur umum untuk tenaga medis agar kelompok rentan dapat segera mendapat penanganan kesehatan yang layak.
D. Pendidikan
Kemudian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, per tanggal 8 Desember menyampaikan terdapat setidaknya 2.900 sekian sekolah rusak akibat bencana ekologis di tiga provinsi di Sumatera. Akibatnya para pelajar tidak bisa mendapatkan pendidikan karena banyak sekolah yang rusak parah pasca bencana.
Inisiatif dan Kontribusi Konkret dari Masyarakat Sipil
Kampanye Hari HAM Sedunia 2025 oleh The Office High Commissioner for Human Rights (OHCHR) juga membahas mengenai hak asasi manusia dapat tercapai dan tergantung dari aksi bersama, ketika komunitas, pergerakan, dan warga negara bersatu bersama untuk menuntut keadilan dan kesetaraan.
- Bantuan dari Rakyat Indonesia
Sebagai solidaritas masyarakat Indonesia, banyak kontribusi nyata maupun inisiatif yang datang dari berbagai macam masyarakat termasuk individu yang memiliki banyak pengikut.
Bantuan yang dikirimkan seperti pakaian; makanan; selimut; perlengkapan bayi, perempuan, lansia; pakan ternak; maupun donasi uang untuk meringankan beban warga Sumatera Utara dan sekitarnya.
Tak sedikit masyarakat yang ingin berkontribusi untuk kelangsungan kehidupan mereka saat ini dan generasi mendatang.
- Inisiatif Pandawara Group
Pada tanggal 4 Desember, Pandawara Group, sebuah komunitas yang berkomitmen menjaga lingkungan, memiliki inisiatif untuk membeli hutan supaya tidak dialihfungsikan untuk kepentingan sekelompok pihak.
Banyak akses terputus dan hak-hak dasar rakyat Indonesia sebagai manusia sangat sulit untuk didapatkan. Kejadian banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai pelajaran yang bermakna.
Catatan Penting untuk Pemerintah Indonesia
Sudah sepatutnya peran negara hadir beserta perangkat-perangkatnya seperti BMKG, BNPB, BASARNAS, dan badan/insitutsi lainnya untuk pencegahan, mitigasi, penanggulangan, dan transparansi penegakan hukum lingkungan.
- Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan harus mengawasi seluruh aktivitas dan memperketat pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi yang sudah ada dan juga yang akan datang di seluruh hutan yang ada di Indonesia.
Tak kalah pentingnya harus ada rehabilitasi lahan hutan dan alam Indonesia. Supaya bencana yang terjadi di Sumatera tidak terjadi di daerah Indonesia lainnya.
- Kementerian Lingkungan Hidup
Serta, Kementerian Lingkungan Hidup sangat diharapkan lebih responsif, strategis, dan fokus dalam menghadapi tantangan kondisi lingkungan dan efek dari krisis iklim.
Harmonisasi antara lingkungan dan manusia tidak boleh dikesampingkan. Pembangunan harus didasarkan dengan syarat-syarat AMDAL yang dipenuhi.
Lebih lanjut, pihak-pihak yang menyalahi aturan yang merusak lingkungan wajib diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan aturan hukum berlaku.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
