Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah memunculkan berbagai dinamika baru di tengah masyarakat. Sejumlah isu seperti tantangan implementasi, kebutuhan standarisasi gizi, kualitas penyajian, hingga efektivitas pendistribusian makanan menjadi sorotan banyak pihak.
Untuk merespons hal tersebut, BEM Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar evaluasi MBG pada Jumat (5/12) di Auditorium Fakultas Peternakan UGM. Acara ini menghadirkan mahasiswa serta civitas akademika yang ingin melihat persoalan MBG melalui sudut pandang gizi, peternakan, dan tata kelola publik.
Kepala Departemen Analisis Pergerakan BEM Fapet UGM, Abdie Fauzun Akmal, menjelaskan bahwa seminar ini digelar sebagai respon atas berbagai catatan lapangan terkait pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa meskipun program ini membawa manfaat besar, masih ada sejumlah aspek yang membutuhkan penyempurnaan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Program MBG perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Acara ini diharapkan dapat menghadirkan masukan dari akademisi untuk merumuskan langkah perbaikan dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga akademik,” ungkapnya.
Pembahasan pertama datang dari aspek gizi melalui materi yang disampaikan Dr. Fatma Zuhrotun Nisa, dosen FKKMK UGM. Ia menyoroti sejumlah temuan terkait kualitas makanan dan pengelolaan dapur penyelenggara. Berdasarkan pengamatannya, beberapa titik layanan belum menjalankan standar operasional yang sesuai, baik dari proses pengolahan, kebersihan dapur, maupun cara menentukan porsi untuk anak sekolah.
Ketidaktepatan dalam tahapan tersebut sering kali berpengaruh pada mutu makanan yang diterima pelajar. Selain itu, tingkat sisa makanan yang tinggi menunjukkan adanya persoalan pada menu, variasi hidangan, atau kecocokan bahan pangan. Ia menilai bahwa keberadaan ahli gizi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar perancangan menu MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi anak secara tepat.
Dari perspektif peternakan, Prof. Widodo, S.P., M.Sc., Ph.D., dosen Fakultas Peternakan UGM, mengulas kesiapan sektor unggas untuk mendukung kebutuhan protein hewani MBG. Ia menjelaskan bahwa kapasitas produksi unggas nasional berada pada level yang memadai untuk memasok kebutuhan program. Namun, ketersediaan produksi saja tidak cukup.
Pelaksanaan MBG memerlukan rantai pasok yang stabil, distribusi yang baik, serta standarisasi mutu bahan pangan yang seragam di seluruh daerah. Ia menekankan bahwa perbedaan kemampuan daerah dalam menjaga kualitas bahan makanan dapat memunculkan variasi bentuk makanan yang disajikan.
Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri peternakan untuk memastikan kualitas bahan pangan MBG tetap terjaga dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Muhammad Syafi’i, S.Psi., anggota DPRD DIY Komisi D, membahas persoalan tata kelola program dari sudut pandang kebijakan publik. Ia menyampaikan bahwa sejumlah wilayah masih menghadapi kendala terkait transparansi penggunaan anggaran, perbedaan standar pelaksanaan antarwilayah, dan kurangnya mekanisme evaluasi yang terstruktur.
Selain itu, laporan mengenai makanan MBG yang tidak dikonsumsi dalam jumlah besar menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen menu maupun kesesuaian makanan dengan kondisi lokal. Ia menilai bahwa masyarakat perlu terlibat dalam memantau jalannya program agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan lebih cepat dan melakukan pembenahan yang diperlukan.
Diskusi dengan peserta seminar menambah beragam perspektif terhadap persoalan MBG. Para peserta menyoroti pentingnya desentralisasi kebijakan agar daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan lokal, kewajiban menghadirkan ahli gizi di setiap penyelenggara, serta peningkatan transparansi penggunaan dana. Selain itu, mereka menekankan perlunya pengawasan yang lebih kuat di tingkat daerah untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga dari hulu hingga hilir.
Seminar ini menjadi forum penting bagi akademisi UGM untuk ikut berkontribusi dalam proses evaluasi kebijakan publik yang berdampak luas. Para narasumber sepakat bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh implementasi yang tepat, standarisasi yang kuat, serta koordinasi lintas sektor.
BEM Fapet UGM berharap bahwa hasil diskusi ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan MBG di masa mendatang dan menjadi kontribusi nyata kampus dalam mendukung kebijakan publik nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
