Perubahan iklim yang didorong oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida (CO₂), merupakan tantangan global yang mendesak. Dalam upaya mitigasi, perhatian seringkali tertuju pada hutan darat (green carbon) sebagai penyerap karbon.
Namun, terdapat sekutu alami yang sangat potensial dan efisien yang berada di wilayah pesisir: karbon biru (blue carbon). Konsep ini semakin mendapat pengakuan ilmiah dan politis sebagai bagian penting dari solusi berbasis alam (nature-based solution).
Apa Itu Karbon Biru?
Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap, disimpan, dan diasingkan (sequestered) oleh ekosistem pesisir dan laut. Berbeda dengan ekosistem terestrial yang menyimpan karbon dalam biomassa di atas permukaan tanah (seperti batang dan daun), ekosistem karbon biru menyimpan sebagian besar karbonnya di dalam tanah atau sedimen di bawah air, dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan ribuan tahun.
Proses penyimpanan ini terjadi karena kondisi tanah yang anaerob (tanpa oksigen) di bawah permukaan air memperlambat dekomposisi bahan organik.
Tiga ekosistem pesisir utama yang diakui sebagai penyimpan karbon biru yang paling signifikan adalah hutan bakau (mangrove), padang lamun (seagrass meadows), dan rawa payau (salt marsh atau tidal marsh). Ketiganya memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi, mampu menyerap CO₂ dari atmosfer melalui fotosintesis dengan laju yang seringkali melebihi hutan tropis.
Karbon kemudian dipindahkan dan disimpan dalam sistem akar yang lebat dan dalam serta sedimen di sekitarnya. Sebagai contoh, sebuah sintesis penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geoscience memperkirakan bahwa ekosistem pesisir ini menyumbang sekitar 50% penyimpanan karbon di sedimen laut, meskipun luasnya kurang dari 2% dari total area laut.
Pentingnya Karbon Biru bagi Dunia
Pentingnya karbon biru bersifat multidimensional, mencakup aspek ekologi, iklim, dan sosial-ekonomi. Pertama, dari perspektif mitigasi perubahan iklim, ekosistem karbon biru berperan sebagai penyerap karbon yang sangat efisien.
Badan Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dalam laporan "Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to People" menyebutkan bahwa padang lamun dapat menyimpan karbon hingga 35 kali lebih cepat dibandingkan hutan hujan tropis per satuan luas. Kemampuannya untuk menyimpan karbon dalam jangka panjang menjadikannya aset vital dalam upaya menstabilkan konsentrasi CO₂ di atmosfer.
Kedua, ekosistem karbon biru menyediakan serangkaian layanan ekosistem penting yang tidak tergantikan. Mereka berfungsi sebagai pelindung pantai alami dari erosi, abrasi, dan badai; menjadi tempat pemijahan, pembesaran, dan mencari makan bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya yang mendukung perikanan; serta menyaring polutan, sehingga meningkatkan kualitas air.
Hilangnya ekosistem ini tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer yang menjadi sumber emosi, tetapi juga menghilangkan semua manfaat tambahan tersebut, yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Ketiga, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, perlindungan dan restorasi ekosistem karbon biru adalah sebuah keharusan strategis. Indonesia memiliki sekitar 23% luas ekosistem mangrove global, menjadikannya pemilik mangrove terbesar di dunia.
Namun, laju kerusakan akibat alih fungsi lahan untuk tambak, infrastruktur, dan polusi masih menjadi ancaman serius. Melestarikan ekosistem ini sejalan dengan komitmen nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
World Bank dalam laporannya "The Blue Carbon Potential in Indonesia" menegaskan bahwa pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan dan hemat biaya bagi pencapaian target iklim Indonesia.
Bagaimana Masyarakat Bisa Berkontribusi?
Kontribusi terhadap konservasi dan peningkatan karbon biru dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat kebijakan hingga individu. Pada tingkat pemerintah dan korporasi, tindakan yang paling krusial adalah memperkuat perlindungan hukum terhadap kawasan ekosistem karbon biru yang masih tersisa, serta mengintegrasikan nilai ekonomi karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang pesisir.
Investasi dalam program restorasi ekosistem (seperti penanaman kembali mangrove dan lamun) berbasis ilmiah juga sangat diperlukan. Selain itu, mendorong perikanan berkelanjutan dan pengolahan limbah yang ketat dapat mengurangi tekanan dan polusi pada ekosistem pesisir.
Lembaga penelitian dan akademisi berperan dalam terus memperdalam pemahaman ilmiah tentang dinamika penyimpanan karbon di berbagai tipe ekosistem dan lokasi di Indonesia, serta mengembangkan metode pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akurat dan terjangkau. Data yang kuat sangat penting untuk membangun sistem perdagangan karbon biru yang kredibel.
Sementara itu, masyarakat umum, termasuk generasi muda, dapat terlibat dalam beberapa cara. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya ekosistem bakau dan lamun, bukan hanya sebagai pemandangan pantai tetapi sebagai penyerap karbon dan penjaga garis pantai.
Kedua, mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan bakau yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat atau LSM terpercaya, dengan mengutamakan prinsip penanaman yang tepat jenis dan lokasi.
Ketiga, mempraktikkan wisata pesisir yang bertanggung jawab, seperti tidak membuang sampah, tidak merusak vegetasi, dan tidak mengganggu satwa. Keempat, sebagai konsumen, memilih produk seafood yang berasal dari perikanan yang berkelanjutan dan tidak merusak habitat lamun.
Karbon biru bukanlah konsep abstrak, melainkan solusi nyata yang ditawarkan oleh alam. Ekosistem pesisir yang sehat merupakan infrastruktur alami yang sangat berharga bagi mitigasi iklim, adaptasi terhadap bencana, dan kesejahteraan masyarakat.
Melindungi dan memulihkannya adalah investasi untuk Indonesia di masa depan, di mana upaya kolektif dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan.
Referensi:
- McLeod, E., Chmura, G. L., Bouillon, S., Salm, R., Björk, M., Duarte, C. M., ... & Silliman, B. R. (2011). A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO₂. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(10), 552-560.
- UNEP (2020). Out of the Blue: The Value of Seagrasses to the Environment and to People. United Nations Environment Programme, Nairobi.
- World Bank. (2021). The Blue Carbon Potential in Indonesia: A First National Assessment. World Bank, Washington, DC.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. (2022). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
