Satu bulan pascabencana banjir dan tanah longsor hebat yang meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) terus mengupayakan percepatan penanganan bagi warga dan daerah terdampak. Percepatan pemulihan itu dilakukan agar warga dapat segera menempati hunian yang layak selama proses pemulihan masih berlangsung.
Pemerintah membangun hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) di berbagai wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangan persnya menjelaskan proses perbaikan akses jalan, transportasi, dan progres pembangunan huntara dan huntap di beberapa titik.
Beberapa jalan alternatif sudah bisa dilewati, baik oleh kendaraan roda dua maupun empat, salah satunya jalan alternatif di Kabupaten Bener Meriah menuju Kabupaten Bireun. Selain itu, perbaikan akses transportasi juga sudah berjalan, termasuk perakitan jembatan bailey di Aceh Tenggara dan Bener Meriah. Perbaikan akses ini diperkirakan akan selesai di minggu pertama Januari 2026.
Huntara-huntara juga sudah mulai dibangun di titik-titik yang aman. Bahkan, pihaknya juga mengatakan jika pembangunan hunian tersebut dilakukan hingga 18 jam sehari untuk mempercepat proses.
“Satgas TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah ini akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam per hari,” ujarnya pada Kamis (25/12/2025).
Progres Pembangunan Huntara dan Huntap di 3 Provinsi
Lebih lanjut, Abdul menjelaskan rincian pembangunan huntara dan huntap di masing-masing provinsi, di mana dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak di Aceh, delapan di antaranya tidak mengusulkan pembangunan huntara.
“Pidie itu melakukan pembangunan (huntara dan huntap) dengan biaya sendiri, sedangkan sembilan lainnya akan dibiayai oleh pemerintah. Pidie membiayai sendiri karena unit yang dibutuhkan untuk huntara ini kecil, hanya 12 unit, sehingga pemerintah daerah bisa menangani dan langsung mengerjakan,” terangnya.
Namun, Aceh Tamiang yang menjadi salah satu lokasi yang paling parah terkena dampak banjir disebut Abdul masih dalam proses pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara, mengingat masih ada akses jalanan yang terputus. Di sisi lain, dua kabupaten lainnya, yakni Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
“Sekali lagi, lahan ini kita optimalkan di lahan yang memang secara potensi risiko tidak akan terdampak potensi bencana di masa depan,” tegasnya.
Abdul menambahkan, pada kawasan yang terdampak masif, pemerintah akan melakukan rekayasa dan pemulihan sektor lingkungan. Hal ini dilakukan dengan pemulihan sektor alur sungai dan dikombinasikan dengan mitigasi struktur dan nonstruktur area sekitar, sehingga pengamanan dari sektor infrastruktur keairan bisa dioptimalkan demi mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.
Sementara itu, di Sumatra Utara proses pembanguna huntara sudah dimulai di empat kabupaten/kota, yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Di Sumatra Barat, proses pembangunan huntara sudah dilakukan di lima kabupaten.
“Pembangunan huntara ini oleh Satgas TNI, Polri, BNP, dan semua entitas yang terlibat dikerjakan secara optimal siang dan malam. Kita optimalkan 18 jam waktu kerja supaya target (dan) harapan Bapak Presiden bisa segera terealisasi,” jelasnya lebih lanjut.
Sebagai informasi tambahan, selain lahan milik pemerintah, lahan-lahan milik masyarakat dikatakan Abdul turut dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sebagai huntara. Hal ini dilakukan agar ada kejelasan hukum dan menjamin proses kepemilikan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
