Pemerintah sudah menyiapkan delapan agenda prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Rancangan ini dibuat untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak pasti, perang tarif, dan perubahan drastis pada tata kelola dunia, Presiden Prabowo mengungkap jika ekonomi Indonesia masih cukup stabil. Menyadur dari rilis akhir tahun 2025 milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 terjaga di kisaran 5 persen.
Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Indonesia mengusung delapan agenda prioritas utama di beberapa sektor strategis. Ada apa saja?
8 Agenda Prioritas RAPBN 2026
Pada periode 2026, pemerintah mengusung delapan agenda prioritas untuk mendukung Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Delapan agenda itu antara lain:
1. Ketahanan Pangan
Program ketahanan pangan menjadi salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah di tahun 2026. Total alokasi yang dianggarkan di pos ini adalah Rp164,4 triliun. Jumlah tersebut mencakup beberapa hal, yakni subsidi pupuk sebesar Rp46,9 triliun dan penguatan cadangan pangan Bulog senilai Rp22,7 triliun demi mendukung swasembada beras dan jagung.
2. Ketahanan Energi
Pemerintah meggelontorkan dana fiskal senilai Rp402,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mempercepat transisi menuju 100 persen pembangkit listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program unggulan Presiden Prabowo ini diberikan alokasi anggaran senilai Rp335 triliun dan menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini juga diharapkan dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan petani.
4. Pendidikan Bermutu
Anggaran untuk pendidikan bermutu diberikan sebesar Rp757,8 triliun. Jumlah ini diklaim menjadi yang terbesar dalam sejarah dan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa Lembaga Dana Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta pembangunan fasilitas pendidikan.
5. Kesehatan
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kesehatan yang berkualitas dengan menganggarkan Rp244 triliun. Angka itu digunakan untuk memperluas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menurunkan stunting, revitalisasi rumah sakit, dan cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat miskin dan rentan.
6. Koperasi Merah Putih
80 ribu koperasi desa dan kelurahan digunakan untuk membantu menguatkan ekonomi rakyat. Koperasi Merah Putih diharapkan bisa memutus praktik rentenir, memperkuat logistik desa, dan mempercepat kemandirian ekonomi daerah.
7. Pertahanan Semesta
Modernisasi alutsista digunakan sebagai cara untuk mewujudkan pertahanan rakyat semesta. Pemerintah turut menguatkan komponen cadangan dan memanfaatkan mineral strategis seperti rare earth untuk pertahanan modern.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global
Proyek yang masuk dalam program ini meliputi proyek hilirisasi senilai US$38 miliar, penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia-Uni Eropa, dan pembangunan 770 ribu rumah rakyat melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.
Optimisme Menghapus Defisit APBN pada 2028
Struktur RAPBN 2026 mencatat belanja negara senilai Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, dengan defisit senilai Rp638,8 triliun—sekitar 2,48 persen dar PDB. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan penghapusan defisit APBN paling lambat pada 2028 lewat efisiensi, optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.
Tak hanya itu, penerimaan pajak sebagai instrumen pemerataan, memperkuat pengelolaan aset negara, dan memastikan setiap rupiah pengeluaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat juga diupayakan akan terus dioptimalkan. Menurut Prabowo, hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat.
“Kita harus berani menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk pemborosan, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia,” katanya.
Dengana danya RAPBN 2026 tersebut, pemerintah berupaya untuk menjaga agar APBN tetap sehat, kredibel, adaptif terhadap guncangan global, dan berpihak pada pemerataan kesejaheraan rakyat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
