Malaysia kembali mengungkapkan ambisi besarnya untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Malaka yang menghubungkan Malaka, Malaysia ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Jembatan ini direncanakan dapat menghubungkan dua negara via darat dan diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi.
Melansir dari BERNAMA, kantor berita resmi milik Pemerintah Kerajaan Malaysia, pemerintah negara bagian Malaka tampak serius ingin mewujudkan pembangunan Jembatan Malaka. Kepala Menteri Malaka, Ab Rauf Yusoh, mengonfirmasi pihaknya segera mengkaji pembangunan jembatan tersebut sebelum nantinya proposal pengajuan akan dikirimkan ke Indonesia.
Bahkan, Malaka disebutnya telah menghabiskan sekitar RM500 ribu atau sekitar Rp2,08 miliar untuk studi kelayakan, termasuk pada tahapan teknis, nilai ekonomi, sampai manajemen logistik. Jembatan ini disebut Yusoh bisa memberikan stimulus ekonomi yang signifikan bagi negaranya.
Jembatan Malaka direncanakan dibangun sepanjang 47,7 km. Dengan adanya jembatan ini, Malaka-Dumai dapat ditempuh hanya dalam waktu 40-an menit saja.
Indonesia dan Rencana Pembangunan Jembatan Malaka
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi yang keluar dari Indonesia terkait rencana besar pembangunan Jembatan Malaka. Dr. Ahmad Cholis Hamzah, M.Si., akademisi sekaligus mantan staf ahli bidang ekonomi kedutaan, mengungkap jika Indonesia masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dalam negeri.
Ia menjelaskan jika rencana pembangunan Jembatan Malaka sudah ada sejak lama. Bahkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rencana ini kembali menyeruak. Namun, saat itu Indonesia menolak rencana tersebut karena ekonomi dan infrastruktur di Riau belum siap.
“Indonesia sebenarnya pada tahun 2009 di zaman Presiden SBY sudah menolak rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua negara, karena melihat kesiapan ekonomi dan infrastrukur di Riau masih belum siap. Sehingga pembangunan jembatan itu tidak akan memberi dampak kepada Indonesia. Namun, hanya bermanfaat untuk Malaysia,” jelasnya kepada GNFI.
Tak hanya itu, isu pembangunan Jembatan Malaka sempat muncul kembali pada tahun 2013 dan 2022. Akan tetapi, belum ada tindak lanjut dan rencana serius dari Indonesia untuk menggarapnya.
Cholis mencontohkan pembangunan Jembatan Suramadu yang dirancang untuk menghubungkan Surabaya-Madura. Namun, ia menilai jika manfaatnya masih banyak terpusat di Surabaya, alih-alih banyak membantu mendongkrak ekonomi di Pulau Garam tersebut.
“Sejak zaman Presiden SBY sampai Pak Prabowo, Indonesia masih fokus pada pembangunan konektivitas internal atau antarpulau di Indonesia agar dicapai pembangunan yang seimbang di Nusantara, sehingga Indonesia masih “bersikap dingin” atas usulan pembangunan jembatan dengan negara lain,” katanya lebih lanjut.
Prioritaskan Pembangunan Dalam Negeri
Melihat rencana besar itu, Cholis mengatakan jika pemerintah harus mepertimbangkan kekhawatiran geopolitik dan ekonomi dalam negeri. Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya isu-isu kedaulatan jika pembiayaan megaproyek itu dibantu oleh negara pihak ketiga—Tiongkok misalnya.
Oleh karena itu, Cholis mengingatkan perlunya sikap kehati-hatian dalam mempertimbangkan setuju atau tidaknya proyek pembangunan Jembatan Malaka. Perlu adanya penelitian yang dilihat dari berbagai perspektif, termasuk soal keamanan, persaingan geopolitik, pembiayaan dari utang, manfaat untuk kepentingan nasional, lingkungan, sampai keamanan kawasan.
Alih-alih membangun jembatan antarnegara, jebolan University of London ini menyarankan agar Indonesia fokus pada pembangunan dalam negeri saja. Mengoneksikan antarpulau di Indonesia dinilai lebih utama untuk saat ini.
“Untuk saat ini memang prioritas Indonesia adalah membangun konektivitas antar pulau dalam negeri, bukan konektivitas dengan luar negeri yang masih belum ada kepastian tentang manfaat rill bagi Indonesia sendiri,” tutupnya.
Sikap hati-hati itu dapat dinilai sebaga langkah strategis untuk memastikan bahwa tiap proyek yang diambil Indonesia betul-betul akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
