Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, setidaknya terdapat dua peristiwa besar yang merombak sistem ketatanegaraan republik ini. Dari dua peristiwa tersebut, semuanya tidak jauh-jauh dari aspek sosial serta ekonomi.
Peristiwa yang dimaksud adalah fenomena hiperinflasi dalam kepemimpinan Sukarno pada periode 1962-1967 serta krisis moneter 1998, yang mengakibatkan terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa yang brutal hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Saat itu, pemerintahan Sukarno sudah diliputi oleh ketidakpastian politik, antara berseteru dengan Federasi Malaysia hingga memprioritaskan Politik Mercusuar yang sebenarnya tidak realistis terhadap kemampuan ekonomi negara.
Negara kita diterpa pula dengan tragedi G30S/PKI, membuat akhirnya Suharto naik takhta menggantikan presiden seumur hidup tersebut.
Pada kali ini, ada satu menteri yang barangkali jarang disorot oleh generasi muda kini, yang diketahui banyak bekerja di balik layar, tetapi andilnya terbilang krusial untuk ketahanan negara dalam jangka panjang. Marilah kita berkenalan dengan Ali Wardhana!
Biografi
Diinformasikan dari berbagai sumber, Ali Wardhana lahir pada 6 Mei 1928 di Solo, Jawa Tengah. Beliau menjalin pernikahan dengan Rendasih Ali Wardhana binti Sulaeman Sukantabrata atau akrab dikenal Renny serta dikaruniai empat orang anak. Adapun istri Ali sudah lebih dulu berpulang ke Rahmatullah pada 8 September 2000 di Jakarta.
Ali Wardhana diketahui memiliki latar belakang akademik yang mengesankan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini melanjutkan studi ke University of California, Berkeley, sampai menamatkan pendidikan doktoralnya di sana pada tahun 1962.
Demi meraih gelar Ph.D., beliau menyusun disertasi berjudul “Monetary Policy in an Underdeveloped Economy: with Special Reference to Indonesia”. Hebatnya lagi, ternyata beliau juga telah membuat publikasi ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional.
Adapun karya yang dipublikasikan tersebut di antaranya Foreign Exchange and its Implications in Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Beberapa segi Transmigrasi Spontan di Indonesia, serta Inflasi dan Ketegangan-Ketegangan Strukturil, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan (1965).
Atas riwayatnya ini pula, Ali pernah menjabat sebagai Dekan FEUI selama kurang-lebih 10 tahun sejak periode 1967-1978.
Usia beliau terbilang panjang. Ali Wardhana meninggal dunia di Jakarta pada 14 September 2015, dengan usia mencapai 87 tahun.
Kiprah sebagai Menteri Keuangan Era Orde Baru
Menyadur tirto.id (13/9/2020), bila mengenang kembali pada medio 1965, Indonesia sudah terbelit utang sampai US$2,4 miliar demi memuluskan proyek-proyek megah sebagian bagian dari Politik Mercusuar.
Karena perencanaan finansial yang buruk, Indonesia diperhadapkan dengan dua defisit sekaligus, yaitu defisit APBN dan defisit neraca perdagangan.
Saat itu, defisit APBN mencapai Rp1,565 triliun, dengan rincian nominal pengeluaran hingga Rp2,526 triliun serta pendapatan negara hanya Rp960,8 miliar.
Belum lagi dengan diperparah melalui kebijakan pencetakan uang yang menyebabkan peredaran uang di muka publik meningkat lebih dari tiga kali lipat, yang mana sudah menyalahi prinsip ekonomi supply and demand.
Alhasil, Indonesia terperosok dalam jurang hiperinflasi hingga 650% yang menghancurkan daya beli masyarakat. Pada waktu yang sama, terjadi defisit neraca pembayaran hingga US$157 juta.
“[Saat itu] Dikehendaki leadership finance yang kuat, yang berani berkata ‘tidak’,” demikian penuturan dari Emil Salim, yang dikutip oleh Tirto dari situs Kemenkeu.
Setelah Suharto menduduki jabatan presiden secara resmi, beliau harus mencari jalan keluar atas kepelikan ekonomi negara. Ketika itulah, sosok Ali Wardhana yang baru berusia 39 tahun mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Pada saat ini juga, Ali sudah menjadi dekan.
Ada kisah menarik di balik penunjukan Ali Wardhana sebagai bendahara negara. Dilansir dari news.detik.com (15/9/2015), ada satu cerita yang terdokumentasi baik dalam buku berbahasa Inggris dengan judul “A Tribute to Ali Wardhana, Indonesia’s Longest Serving Finance Minister: From His Writing and His Colleagues”.
Karya ini merupakan terbitan Kompas guna memperingati HUT ke-87 Ali Wardhana pada Juni 2015, di mana bagian pengantar yang ditulis oleh Mari Elka Pangestu.
“Ketika kabinet pertama Soeharto dibentuk, Pak Harto memanggil saya untuk menjadi Menteri Keuangan. Saya segera datang menghadap dan bilang kalau saya tidak bisa menjadi Menteri Keuangan. Pak Harto melihat ke saya dan bilang, ‘Kamu pikir saya mau jadi presiden? Saya belum pernah menjadi presiden. Kamu belum pernah menjadi Menteri Keuangan. Jadi jangan khawatir, kita belajar bersama,’“ begitulah yang Ali ungkapkan sendiri sebagaimana yang dituliskan Mari Elka.
Pada waktu berikutnya, Ali Wardhana bersedia mengemban amanah yang diberikan kepadanya sebagai bendahara negara. Dengan upaya yang sangkil serta mangkus, ia mengatur APBN, menghentikan segala bentuk belanja negara yang dirasa tidak menjangkau pokok problematik dari masyarakat.
Beliau lalu menutup defisit dengan pinjaman yang sangat lunak dari kelompok negara Barat yang tergabung dalam Official Development Aid (ODA). Kelompok negara tersebut juga menghendaki pemberian technical assistance yang sangat diperlukan tatkala Indonesia masih kekurangan tenaga ahli.
Ali Wardhana pun melakukan restrukturisasi terhadap berbagai utang yang jatuh tempo dan mengganggu cashflow negara. Bekerja sama dengan Widjojo Nitisastro, Ali melakukan negosiasi utang dengan Paris Club.
Imbas dari segala upaya yang dilaksanakan, Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan penundaan pembayaran utang hingga empat dasawarsa lamanya tanpa dikenai bunga.
Itu menunjukkan bahwa negara diberi kelonggaran moneter untuk memperbaiki sehingga perlahan mampu menyelesaikan pembayaran utang luar negerinya.
Yang ajaib di sini, Ali Wardhana mampu menekan hiperinflasi lalu mengendalikan pergerakannya. Beliau berkoordinasi dengan Bank Indonesia selaku bank sentral untuk menghentikan pencetakan uang yang sebelumnya bertujuan guna menutup defisit anggaran.
Dalam hal ini, Ali sangat disiplin dan tanpa ragu menindak semua “gangguan” yang menghambat ‘penyembuhan ekonomi’. Secara bertahap, inflasi berhasil direduksi hingga “hanya” 10% pada 1969, menunjukkan progres yang agresif.
Kisah lain pun muncul selama masa keemasan minyak dunia pada dekade 1970-an. Ketika Indonesia masih menjadi salah satu negara eksportir minyak mentah, Ali Wardhana dengan intuisinya menilai bahwa masa kejayaan minyak cenderung temporal atau hanya sementara.
Sebaliknya, ia menginstruksikan agar anggaran pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor energi. Bahkan, Ali justru menganggap pajak sebagai sumber pemasukan lain yang lebih ‘aman’.
Singkat cerita, dicetuskanlah Undang-Undang Perpajakan yang ditandatangani oleh DPR pada 1983. Secara implisit, Ali Wardhana telah berhasil menyelamatkan negara dari Dutch Disease.
Teladan Hidup
Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun (1968-1983), disebut Ali Wardhana juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (1983-1988).
Bahkan, selepas dari pekerjaannya di kementerian, beliau masih menjadi tempat konsultasi untuk para ekonom junior perihal perekonomian, terutama saat krisis moneter 1998 melanda negeri.
Sejatinya, ini membuktikan bahwa dalam penyelesaian krisis terdapat sumbangsih dari Ali Wardhana, melalui campur tangan B. J. Habibie selaku presiden kala itu. Karena kelihaiannya inilah, ia menjadi panutan bagi banyak menteri keuangan setelahnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
