Nama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja begitu lekat dengan sejarah kelautan Indonesia. Lahir pada 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat, Djuanda tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun berpendidikan. Ayahnya, Raden Kartawidjaja, merupakan seorang guru, sementara ibunya, Nyi Monat, dikenal sebagai sosok yang tekun dan mendukung pendidikan anak-anaknya. Dari kecil, Djuanda sudah menunjukkan semangat belajar tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat.
Perjalanan pendidikannya dimulai di Hollandsch Inlandsche School (HIS), dilanjutkan ke Europeesche Lagere School (ELS), lalu ke Hogere Burgerschool (HBS) di Bandung. Minatnya terhadap ilmu teknik membawanya melanjutkan studi ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung), tempat ia meraih gelar insinyur sipil pada tahun 1933.
Meski memiliki peluang untuk bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi, Djuanda justru memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah Bandung. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia percaya pendidikan adalah jalan terbaik untuk membangun bangsa. Pilihan tersebut memperlihatkan watak idealismenya seorang cendekiawan yang tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi berorientasi pada pengabdian.
Langkah Awal di Dunia Pemerintahan
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, Djuanda segera mengambil peran penting dalam pemerintahan. Ia menjadi tokoh kunci dalam pengambilalihan Jawatan Kereta Api dari Jepang untuk Republik Indonesia pada 28 September 1945. Aksi tersebut menunjukkan ketegasan dan kemampuan manajerialnya dalam mengelola sektor strategis.
Kariernya di pemerintahan terus menanjak. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 9 April 1957. Selama masa kepemimpinannya, Djuanda dikenal sebagai sosok yang bekerja senyap namun penuh hasil. Ia lebih banyak berfokus pada pembangunan nyata daripada pencitraan politik.
Salah satu langkah paling monumental dalam masa jabatannya adalah ketika ia mengeluarkan sebuah deklarasi yang kelak mengubah batas-batas wilayah Indonesia dan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara kepulauan.
Deklarasi Djuanda: Saat Laut Menjadi Identitas
Pada 13 Desember 1957 sebagaimana dikutip dari laman Tempo.co, artikel berjudul "Profil Djuanda Kartawidjaja, Perjalanan Tokoh Pencetus Deklarasi Djuanda," Djuanda Kartawidjaja mengumumkan Deklarasi Djuanda, sebuah pernyataan bersejarah yang menegaskan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan nasional.
Sebelum deklarasi ini, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939, yang hanya mengakui laut sejauh tiga mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini tentu melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya.
Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang wilayahnya merupakan satu kesatuan darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi juga mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.
Deklarasi tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Butuh waktu panjang hingga akhirnya dunia internasional mengakui konsep ini melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982. Sejak saat itu, Indonesia diakui memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dari sekitar dua juta kilometer persegi menjadi lebih dari lima juta kilometer persegi.
Deklarasi Djuanda bukan sekadar dokumen hukum, melainkan tonggak sejarah yang memperkuat konsep kebangsaan Indonesia. Laut yang dulu dianggap sebagai pemisah antar pulau kini diakui sebagai penghubung dan bagian integral dari wilayah negara.
Langkah ini juga membuka jalan bagi penguatan ekonomi maritim, keamanan nasional, serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih merata. Semua itu berawal dari visi seorang insinyur yang memahami betul arti penting laut bagi masa depan bangsa.
Gagasan Djuanda menjadi dasar bagi banyak kebijakan kelautan modern Indonesia, termasuk visi “Poros Maritim Dunia” yang kemudian digaungkan di era kontemporer. Tanpa pemikiran strategisnya, Indonesia mungkin tidak akan pernah dikenal sebagai negara kepulauan yang berdaulat seperti sekarang.
Dedikasi luar biasa itu terhenti pada 7 November 1963 ketika Djuanda wafat akibat serangan jantung. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1963. Namanya diabadikan di berbagai tempat, salah satunya Bandara Internasional Juanda di Surabaya, yang menjadi simbol penghormatan atas jasanya.
Warisan pemikiran Djuanda terus hidup hingga kini. Ia meninggalkan pesan kuat bahwa laut bukanlah penghalang, melainkan jembatan pemersatu. Melalui deklarasinya, Indonesia mendapatkan identitas baru sebagai bangsa bahari yang berdaulat dan terpadu.
Kini, semangat Djuanda menjadi inspirasi bagi pembangunan sektor kelautan dan pariwisata maritim. Laut yang dulu dianggap terpisah kini menjadi simbol kesatuan yang menyatukan lebih dari 17 ribu pulau di Nusantara.
Ir. H. Djuanda Kartawidjaja bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga pemikir besar yang melihat masa depan Indonesia jauh ke depan. Melalui visi, integritas, dan keteguhannya, ia berhasil menegaskan bahwa jati diri bangsa ini ada di lautnya tempat di mana Indonesia menemukan kekuatannya yang sejati.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
