Bukan sekadar ketokohan, Sidi Padangan merupakan ekosistem yang melahirkan ideologi perjuangan dari zaman ke zaman.
Istilah Sidi Padangan kerap muncul dalam beragam cerita masa silam, baik kisah lisan maupun tulisan. Di sejumlah peristiwa, Sidi Padangan menjadi entitas sosial-spiritual yang dikeramatkan Kesultanan Jogjakarta. Baik dalam peristiwa Perjanjian Giyanti (1755), perjuangan Alas Jati (1810), maupun perjuangan Perang Jawa (1825).
Pada masa Perjuangan Giyanti (1755 M), secara de facto dan de jure, wilayah Jipang (Bojonegoro) menjadi bagian dari Kesultanan Jogjakarta. Kiai Wirosentiko (Bupati Madiun), Kiai Tjarangsoko (Bupati Padangan), dan Kiai Notowijoyo (Bupati Panolan) merupakan tiga tokoh penting pada masa ini. Ketiga tokoh dari Kesultanan Jogjakarta itu, kerap berkonsolidasi di Padangan, tabarukan pada para Sidi Padangan.
Istilah tabarukan (ngalap barokah) dalam konteks Padangan, bukan sekadar upaya transenden, melainkan mekanisme geopolitik yang bertumpu pada strategi cendekiawan pinggiran. Khususnya dalam memperkuat kohesi sosial dan jaringan spiritual, sebagai instrumen resiliensi (ketahanan) dalam menghadapi tekanan kekuasaan.
Selain ditopang posisi geografis yang amat strategis, Padangan sejak ratusan tahun sebelumnya telah dikenal sebagai tanah anti-feodal yang istiqomah memangsa Londo Jowo. Bukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan lewat perlawanan kultural, infiltrasi sosial, dan penguatan basis spiritual yang senyap namun melenyapkan.
Baca Selengkapnya
