Apabila berbicara soal demokrasi secara spesifik, kita perlu memahami sejenak definisi serta maksud dari demokrasi itu sendiri. Dilansir dari papuapegunungan.kpu.go.id, secara etimologis, demokrasi berasal dari istilah demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan/pemerintah) dalam bahasa Yunani, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat semesta sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Banyak pandangan yang secara mayor mengungkapkan bahwa meskipun demokrasi tidak luput dari berbagai kekurangan yang ada, akan tetapi ia berusaha untuk mengakomodasi suara dari pada rakyat yang dipimpin.
Pada umumnya, demokrasi punya ciri khas yang menjadi identitasnya, antara lain:
- Dijalankan menurut kehendak rakyat,
- Bentuk kekuasaannya diatur dalam konstitusi dan undang-undang,
- Adanya sistem perwakilan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat,
- Memiliki pemilihan umum yang bebas, jujur, dan berkala,
- Adanya partai politik sebagai perpanjangan proses rakyat dalam berpartisipasi pada pemerintahan,
- Menganut prinsip pembagian wewenang, dan
- Pemimpin yang terpilih wajib bertanggung jawab kepada rakyat.
Supaya berjalan dengan efektif, demokrasi harus menjamin adanya perlindungan hukum terhadap warga, berorientasi pada masyarakat sipil, serta beraliansi kelompok strategis berupa media, lembaga masyarakat, hingga kelompok akademisi.
Indonesia, dalam konteks ini, menjalankan sistem Demokrasi Pancasila. Disebut Pancasila adalah karena teknis penyelenggaraan demokrasinya berlandaskan pada nilai dasar, instrumental, hingga praksis dari kelima sila yang ada.
Ini berbeda jauh dengan Amerika Serikat (AS) yang dengan penuh menerapkan liberalisme terhadap caranya berdemokrasi.
Warganya masih diberi perlindungan hukum untuk bersuara—bahkan sampai pada hal yang kontroversial sekalipun—asalkan tidak sampai menyebabkan kehancuran negara federal secara substansial.
Menyoroti Dinamika Pemerintahan dalam Anime Legend of the Galactic Heroes
Barangkali bagi Kawan GNFI yang mendeklarasikan dirinya sebagai otaku/wibu (salah satunya penulis), judul anime yang tercantum pada artikel ini seharusnya tidak asing untuk diketahui. Mengutip myanimelist.net, anime Legend of the Galactic Heroes (selanjutnya LotGH) diadaptasi dari 10 novel berangkai yang terbit pada tahun 1982—1987 oleh Yoshiki Tanaka.
Novel tersebut berhasil memenangkan Penghargaan Seiun untuk genre fiksi ilmiah (sci-fi) Jepang terpanjang nan terbaik pada 1988.
Adapun musim tayang anime ini dimulai tanggal 8 Januari 1988 hingga 17 Maret 1997, dengan total episode berjumlah 110 berbentuk original video animation (OVA).
Anime LotGH mengisahkan dua individu dengan aura leadership cemerlang dalam pemerintahan angkasa luar. Individu pertama bernama Reinhard von Lohengramm (berambut golden yellow), seorang jenius militer muda yang idealis dari Kekaisaran Galaksi (selanjutnya Kekaisaran).
Individu kedua bernama Yang Wen-li (berambut navy blue), peminat ilmu sejarah yang pendiam dan cenderung pragmatis dari Aliansi Planet Bebas (selanjutnya Aliansi).
Mereka adalah tokoh kunci dalam alur cerita yang secara gamblang menunjukkan bagaimana pemerintahan Kekaisaran maupun Aliansi berjalan.
Perlu dipahami, alur histori Kekaisaran berawal dari Zaman Keemasan Umat Manusia, di bawah pengawasan otoritas Federasi Galaksi. Selama dua abad lamanya, umat manusia menikmati era perdamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Lambat laun, pemerintahan Federasi Galaksi memasuki periode stagnasi—mulai mengalami kemunduran secara struktural. Ingin berjaya kembali, perhatian masyarakat mulai tertuju pada sosok bernama Rudolf von Goldenbaum, sekitar tahun 296 UC (Universal Calendar).
Sebagai anggota parlemen, ia mendirikan Aliansi Reformasi Nasional, partai politik sayap kanan radikal yang berhasil menguasai pemerintahan hanya dalam satu dekade.
Simbol Bendera Kekaisaran Galaksi | by Canary 0079
Pada tahun 308 UC, Rudolf menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Presiden Federasi. Reformasinya disebut membatasi banyak kebebasan dasar warga Federasi, akan tetapi tingkat kriminalitas langsung turun drastis.
Di tahun yang sama, ia menyatakan dirinya sebagai “presiden seumur hidup”, dan rakyat menyambut baik itu. Dua tahun berselang, Rudolf memproklamasikan dirinya sebagai kaisar pertama Federasi Galaksi, menandai awal mula pemerintahan Kekaisaran yang otoriter. Dimulailah gaya autokrasi pada Kekaisaran.
Meninjau sistem kenegaraannya, Kekaisaran berbentuk monarki absolut dengan Kaisar memegang mutlak kekuasaan. Namun pada praktiknya, kekuasaan Kaisar seringkali dibatasi oleh kaum bangsawan yang adalah aristokrat, mengendalikan hampir seluruh kekayaan dan kekuasaan negara.
Mereka kerap bertanggung jawab atas pencalonan pemimpin baru, dengan potensi adanya ancaman pemberontakan atau pembunuhan.
Sistem pemilihan kandidat didasarkan melalui hak suara golongan tertentu saja, yang sangat rentan untuk semakin menindas rakyat sesuai “visi-misi pribadi”. Pelaksanaan pemerintahan Kekaisaran termasuk brutal.
Para aparat tidak segan-segan membinasakan warga yang kedapatan menginisiasi pemberontakan atau revolusi. Tidak jarang, mereka akan dipaksa menjadi budak bagi aristokrasi Kekaisaran.
Nah, konsep pemerintahan Aliansi sendiri bermula dari seorang republikan muda yang diasingkan ke dunia beku Altair VII sebagai budak, bernama Arle Heinessen. Pada intinya, ia merupakan bapak demokrasi dalam cerita anime ini, menghimpun armada ekspedisi serta massa dengan ideologi yang sama, lalu bersama melarikan diri hingga menemukan planet layak huni di Zona Bintang Ba’alat, guna menghidupkan semangat demokrasi—penentang sejati autokrasi Kekaisaran.
Melalui peristiwa “kontak pertama” dengan Aliansi sejak tahun 640 UC, Kekaisaran senantiasa menggempur pemerintahan demokratis tersebut hingga lebih dari 150 tahun.
Simbol Bendera Aliansi Planet Bebas | by Canary 0079
Singkat cerita, diduga akibat tekanan perang berkepanjangan, pemerintah Aliansi mulai ‘keluar jalur’. Semangat demokrasi yang dicitakan Heinessen dahulu meluntur seiring waktu. Disebut Aliansi sampai terlilit utang yang jatuh tempo mencapai 500 miliar dinar hanya demi membiayai perang.
Sektor-sektor kemasyarakatan lebih sering diabaikan pemerintah, yang juga diperparah dengan potensi perang saudara akibat instabilitas dalam bernegara.
Belum lagi dengan masyarakatnya sendiri yang cenderung apatis dengan demokrasi, mengingat struktur demografisnya mayoritas adalah golongan pengungsi atau tawanan perang yang dibuang/terlantar dari Kekaisaran—belum tentu pula berjiwa demokratis.
Pada akhirnya, Aliansi resmi dibubarkan pada 800 UC usai kekalahan telak dalam Perang Aliansi-Kekaisaran Kedua.
Relevansinya dengan Indonesia
Sejatinya, baik Kekaisaran maupun Aliansi sama-sama menghadapi permasalahan klasik: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cuma yang berbeda, Reinhard berambisi merestorasi Kekaisaran dengan ‘jalur militer yang idealis dan memaksa’, walau harus menanggung konsekuensi dengan kehilangan sahabatnya. Yang—dalam situasi serupa—cenderung dimusuhi oleh pemerintah karena arah pergerakan dan kehendak yang sering tak sejalan. Padahal, ia telah banyak berkontribusi memenangkan pertempuran sampai ajal demi api demokrasi yang dijaganya.
Kita bisa lihat, beberapa aspek kondisi Indonesia mampu terefleksikan aktual pada entitas Aliansi. Benih konflik bermuatan SARA yang bisa tumbuh kapanpun, kesenjangan di mana-mana, hingga korupsi yang masih terus saja menggerogoti institusional pemerintah, yang tampak tidak berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Tidak perlu penulis jelaskan, sudah banyak tanda ketidakpuasan rakyat disuarakan melalui media sosial. Selagi belum terlambat, gelorakan kembali semangat murni demokrasi sebagaimana yang Heinessen juga impikan untuk Aliansi! Janganlah kita sampai meniru takdir Aliansi demikian!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
