Kawan GNFI, di sebuah desa yang terpencil di Kalimantan Timur, warga tidak mengenal pemadaman listrik. Bukan karena PLN menjangkau mereka, melainkan karena mereka tidak membutuhkan PLN sama sekali. Mereka memiliki pembangkit listrik sendiri, dikelola sendiri, dan bahkan cukup untuk dijual kembali ke jaringan nasional.
Ini bukan cerita fiksi ilmiah atau impian masa depan. Ini kisah nyata yang sedang terjadi diam-diam di berbagai pelosok Indonesia, dari Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, hingga Jawa Tengah. Desa-desa ini telah membuktikan bahwa kemandirian energi bukan monopoli kota atau negara maju.
Desa Muara Enggelam: PLTS Dikelola BUMDes, Surplus Dijual ke PLN
Salah satu kisah paling menginspirasi datang dari Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga Desa Muara Enggelam menikmati listrik dari 150 panel surya dengan total kapasitas 35 kilowatt peak sejak 2015. Pada 2020, pengelolaan PLTS yang dilakukan oleh BUMDes sudah memiliki kapasitas untuk memperbaiki panel surya yang rusak dan meningkatkan kapasitasnya menjadi 45 kWp.
Yang membuat kisah ini istimewa bukan sekadar keberadaan panel suryanya, melainkan model pengelolaannya. Meski PLTS merupakan bantuan dari pemerintah, pengelolaan oleh warga memastikan fasilitas tersebut bisa terus menerangi rumah warga. Iuran bulanan juga memperkuat arus kas perusahaan untuk mengelola unit usaha lainnya seperti air bersih, pasar, pengolahan kayu, hingga televisi kabel.
Kajian yang dipaparkan di Konferensi Nasional Energi Baru Terbarukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2022 membuktikan bahwa model pengembangan energi bersih seperti ini, yang direncanakan bersama masyarakat, dapat efektif menjamin keberhasilan proyek sekaligus menjaga keberlanjutannya.
Koperasi Desa Kemanggih: Surplus Listrik Dijual ke PLN
Kisah serupa, bahkan lebih mengejutkan, terjadi di Desa Kemanggih, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Koperasi Masyarakat Desa Kemanggih mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan jaringan biogas bersama. Berbasis iuran dari warga sebesar Rp 20 ribu per bulan, koperasi ini bisa mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) secara berkelanjutan, bahkan menjual kelebihan listriknya ke PT PLN.
Bayangkan: sebuah desa terpencil di NTT yang dalam bayangan banyak orang masih gelap dan tertinggal, justru menjadi penjual listrik ke perusahaan listrik negara. Ini adalah pembalikan narasi yang luar biasa, dari penerima bantuan menjadi penyedia energi.
Desa Urutsewu: Kotoran Sapi Jadi Bahan Bakar
Sementara di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Urutsewu, Ampel, Boyolali, inovasi energi mandiri hadir dalam bentuk yang berbeda. Sejak 2013, Desa Urutsewu telah mengembangkan biogas yang berasal dari kotoran sapi, ayam, dan limbah produksi tahu. Biogas tersebut dimanfaatkan dalam aktivitas memasak dan kegiatan produksi seperti penggilingan jagung.
Inovasi ini membuktikan bahwa kemandirian energi tidak selalu memerlukan teknologi mahal. Limbah yang selama ini menjadi masalah justru menjadi solusi, mengubah kotoran ternak menjadi sumber energi yang menekan pengeluaran bahan bakar rumah tangga secara signifikan.
Potensi Raksasa yang Baru Tergarap 0,3 Persen
Kawan GNFI, kisah-kisah sukses di atas sesungguhnya baru mencerminkan sebagian kecil dari potensi besar yang dimiliki Indonesia. Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA), diperkirakan total potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.692 gigawatt. Namun hingga tahun 2021, kapasitas yang terpasang hanya sebesar 10,5 GW atau sekitar 0,3 persen dari total potensi yang tersedia.
Kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dan realisasi ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada kenyataan bahwa menurut Kementerian Desa, masih ada sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik pada 2024, sementara Kementerian ESDM mencatat sekitar 6.072 desa dan kelurahan atau sekitar 1,3 juta rumah tangga Indonesia belum teraliri listrik dari PLN.
Namun justru di sinilah desa mandiri energi menemukan relevansinya yang paling mendasar: bukan sekadar soal teknologi hijau atau target bauran energi nasional, melainkan soal jutaan orang yang masih hidup dalam kegelapan dan menunggu solusi nyata.
Kunci Keberhasilan: Bukan Teknologinya, tapi Pengelolaannya
Kajian di Desa Muara Enggelam menganalisis bahwa keberhasilan berhulu dari komitmen bersama para warga, pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Komitmen ini memastikan kelancaran dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga pemantauan proyek, yang kemudian diperkuat dengan kebijakan yang memadai, infrastruktur, serta ketersediaan badan hukum warga sebagai wadah pengelolaan bersama.
Temuan ini sangat penting karena menjawab pertanyaan mengapa banyak proyek energi desa yang mangkrak. Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa skema pengelolaan merupakan kunci utama keberhasilan proyek PLTS, di mana banyak proyek listrik desa maupun PLTS terpusat pada akhirnya tidak berkelanjutan dan terbengkalai. Solusinya jelas: libatkan masyarakat desa sebagai pengelola aktif, bukan sekadar penerima manfaat pasif.
Masa Depan yang Sedang Dibangun dari Desa
Kawan, cerita-cerita dari Muara Enggelam, Kemanggih, dan Urutsewu bukan sekadar kisah inspiratif. Mereka adalah prototipe nyata dari masa depan energi Indonesia yang sedang dibangun dari bawah, dari desa-desa yang memutuskan untuk tidak menunggu kota datang membawa listrik, melainkan menghasilkannya sendiri dari sungai, matahari, dan limbah di sekitar mereka.
Di tengah berbagai target transisi energi nasional yang kerap terasa jauh dan abstrak, justru desa-desa inilah yang paling konkret membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri secara energi. Yang dibutuhkan bukan selalu investasi besar atau teknologi mutakhir, melainkan komunitas yang berdaya, tata kelola yang solid, dan kepercayaan bahwa desa bisa menjadi solusi, bukan hanya penerima solusi.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
