Bagaimana jadinya jika kebijakan publik hanya dirancang dari satu sudut pandang saja? Katakan jika kebijakan itu hanya dibuat oleh laki-laki, apakah kebutuhan masyarakat perempuan akan betul-betul bisa terwakili dengan baik?
Kawan GNFI, keterlibatan perempuan dalam politik sejatinya sangat penting ntuk membangun demokrasi yang berkualitas dan inklusif. Kehadiran perempuan di lingkup politik diharapkan bisa membawa prinsip kesetaraan serta melahirkan kebijakan publik yang melek pada isu-isu perempuan.
Lalu, seberapa banyak perempuan yang terlibat dan terjun langsung dalam parlemen di kawasan ASEAN? Apakah sudah cukup tinggi, atau justru masih rendah?
Daftar Keterwakilan Perempuan di Parlemen ASEAN
Berdasarkan data Women in Politicsyang UN Women, berikut adalah persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di kawasan ASEAN. Sebagai informasi, data Myanmar tidak dicantumkan, sehingga data di bawah hanya mencakup 10 negara ASEAN lainnya:
Negara | Persentase | Peringkat Dunia |
Timor-Leste | 35,4 persen | 47 |
Singapura | 32,3 persen | 62 |
Vietnam | 31,6 persen | 66 |
Filipina | 28,3 persen | 86 |
Indonesia | 22,2 persen | 110 |
Laos | 22,0 persen | 111 |
Thailand | 19,6 persen | 129 |
Kamboja | 13,6 persen | 152 |
Malaysia | 13,6 persen | 152 |
Brunei Darussalam | 11,4 persen | 158 |
Di kawasan ASEAN, keterlibatan perempuan dalam lingkup parlemen belum terlalu besar. Di sisi lain, negara dengan keterlibatan perempuan tertinggi di parlemen saat ini adalah Rwanda dengan persentase 63,8 persen.
Dari data di atas, Indonesia berada di peringkat ke-5 ASEAN dan peringkat 110 dunia. Jumlah ini sebetulnya masih tergolong rendah jika dibandingkan rata-rata dunia yang mencapai 27,4 persen.
Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah lima provinsi dengan keterlibatan perempuan di parlemen yang terbesar:
- Sulawesi Utara: 46,67 persen
- Sulawesi Tenggara: 28,89 persen
- Maluku Utara: 26,67 persen
- Sulawesi Selatan: 25,88 persen
- DKI Jakarta: 25,47 persen
Mengapa Partisipasi Perempuan Sangat Penting di Politik?
Disadur dari University of London, keterlibatan perempuan di parlemen terbukti efektif memajukan legislasi pada isu-isu kritis seperti kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Selain itu, mereka juga sangat vokal dalam mendorong kebijakan infrastruktur yang inklusif dan memberikan upaya nyata untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.
Dari sisi ekonomi, dampak kehadiran perempuan ternyata konkret bagi sebuah negara. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10 persen representasi perempuan di parlemen diasosiasikan dengan peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 0,7 persen.
Negara dengan keterwakilan perempuan yang tinggi cenderung memiliki kebijakan cuti keluarga dan infrastruktur pengasuhan anak yang lebih baik, Artinya, produktivitas nasional pun ikut meningkat.
Gaya kepemimpinan perempuan juga memberikan warna berbeda yang sangat dibutuhkan dalam situasi krisis. Profesor Jennifer Piscopo mencontohkan, selama pandemi, pemimpin perempuan seringkali menggabungkan ketegasan dan ketangguhan dengan empati serta kepedulian yang tinggi.
Tak hanya itu, keterlibatan perempuan juga penting untuk mengakomodir hak dan kewajiban mereka yang seringkali berbeda dengan laki-laki. Kehadiran perempuan di legislatif membawa dampak positif langsung pada pengangkatan isu strategis seperti perlindungan anak dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Hadirnya perempuan dalam dunia politik bisa membantu proses lahirnya kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat dan bersifat representatif bagi semua kalangan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
