Filipina kini mulai beralih ke Indonesia dalam upayanya memperoleh akses yang lebih luas ke pasar halal Asia Tenggara serta mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap sertifikat halal di seluruh ASEAN.
Manila memandang Indonesia sebagai titik awal yang paling praktis. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pasar konsumen yang besar, serta salah satu sistem sertifikasi halal yang paling maju di Asia Tenggara.
Pengakuan dari Indonesia dapat membantu perusahaan makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi asal Filipina memasuki pasar Indonesia tanpa harus mengulang seluruh proses sertifikasi. Pejabat Filipina berharap kerja sama bilateral ini pada akhirnya dapat menjadi model bagi ASEAN.
"Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Kami sedang mengupayakan pengakuan timbal balik dengan Indonesia, bukan hanya untuk belajar dari mereka, tetapi juga untuk mulai mengembangkan standar regional. Kami sangat aktif bekerja sama dengan Indonesia untuk meng-ASEAN-kan upaya ini."
Denise Cheska C. Enriquez, pejabat senior di Biro Hubungan Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah diskusi bersama para jurnalis Asia Tenggara.
Para jurnalis tersebut mengunjungi Kantor Komunikasi Kepresidenan di Malacañang sebagai bagian dari acara pendamping Forum Media ASEAN ke-10 Tahun 2026 di Manila. Pertemuan tersebut membahas prioritas perdagangan Filipina, kerja sama regional, serta rencana negara itu dalam mengembangkan industri halal.
Ketertarikan Filipina muncul di tengah terus meningkatnya permintaan global terhadap produk dan layanan halal.
Konsumen Muslim diperkirakan membelanjakan sekitar US$2,6 triliun di enam sektor utama ekonomi Islam pada 2024. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi US$3,56 triliun pada 2029, menurut State of the Global Islamic Economy Report 2025/26. Keenam sektor tersebut meliputi makanan halal, farmasi, kosmetik, fesyen modest, pariwisata ramah Muslim, serta media dan rekreasi.
"Industri halal merupakan industri yang sangat besar, ... dan terus berkembang. Filipina tentu ingin mengambil bagian dari peluang tersebut," kata Cheska.
Filipina ingin meraih porsi yang lebih besar dari belanja tersebut dengan memperluas produksi halal di dalam negeri serta mempermudah pelaku usahanya mengekspor produk ke pasar-pasar Muslim.
Negara itu juga telah memiliki basis konsumen Muslim yang cukup besar. Hampir 7 juta penduduk Filipina menyatakan Islam sebagai agama mereka dalam sensus 2020. Sebagian besar tinggal di Mindanao, termasuk di Wilayah Otonom Bangsamoro di Mindanao Muslim.
Melalui Halal Industry Development Strategic Plan, pemerintah Filipina ingin memosisikan negara tersebut sebagai pusat industri halal terkemuka di kawasan Asia-Pasifik. Strategi itu mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, fesyen, dan logistik.
Filipina dan Indonesia juga telah mengupayakan pengaturan kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G-to-G) yang dirancang untuk membantu eksportir Filipina memenuhi ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia. Departemen Perdagangan dan Industri Filipina sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan mempermudah perdagangan produk bersertifikat halal antara kedua negara.
Mengapa Pengakuan Timbal Balik Penting
Tantangan utama dalam hal ini adalah sertifikat halal yang diterbitkan di satu negara tidak secara otomatis diakui di negara lain.
Setiap negara memiliki sistem yang berbeda, mulai dari standar, prosedur audit, otoritas keagamaan, persyaratan dokumentasi, hingga mekanisme akreditasi. Akibatnya, eksportir mungkin harus menjalani inspeksi atau memperoleh sertifikat baru sebelum dapat menjual produk yang sama di pasar negara lain.
Prosedur yang berulang tersebut meningkatkan biaya dan menyebabkan keterlambatan, terutama bagi usaha kecil dan menengah.
Pengakuan timbal balik dapat menyederhanakan proses tersebut. Negara pengimpor dapat menerima sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui di negara mitra, selama lembaga tersebut memenuhi standar yang telah disepakati bersama.
Dalam konteks perjanjian semacam itu, Cheska mengatakan semakin banyak negara yang berpartisipasi, semakin baik.
"[Karena itu berarti] pasar yang dapat diakses menjadi lebih luas."
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui.
Dalam basis datanya, hingga awal Agustus 2026, tercatat dua lembaga sertifikasi halal dari Filipina telah memiliki kesepakatan pengakuan timbal balik untuk produk makanan dan minuman. BPJPH juga telah menjalin kesepakatan serupa dengan lembaga di negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia dan Singapura.
Hingga kini belum ada jadwal yang diumumkan untuk tercapainya kesepakatan yang lebih luas antara Indonesia dan Filipina. Pengaturan yang mencakup seluruh ASEAN kemungkinan memerlukan waktu lebih lama karena setiap negara anggota memiliki sistem hukum, administrasi, dan keagamaan yang berbeda.
Namun, perluasan aturan halal di Indonesia telah meningkatkan urgensi bagi para eksportir asing.
Mulai 18 Oktober 2026, Indonesia akan menerapkan tahap berikutnya dari kebijakan sertifikasi halal wajib. Ketentuan tersebut akan mencakup makanan dan minuman yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil, serta beberapa kategori produk lainnya, termasuk kosmetik, produk rumah tangga, dan sejumlah barang konsumsi.
Produk impor juga harus mematuhi sistem jaminan produk halal Indonesia agar tetap dapat mengakses pasar domestik.
Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi eksportir Filipina untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui oleh BPJPH. Perusahaan yang menggunakan lembaga sertifikasi yang belum diakui berpotensi menghadapi prosedur tambahan, biaya yang lebih tinggi, atau keterlambatan dalam memasuki pasar Indonesia.
Indonesia Penting bagi Filipina
Indonesia memiliki arti penting bagi Filipina, tidak hanya dalam perdagangan produk halal. Kedua negara mencatat total nilai perdagangan sekitar US$5,3 miliar selama periode Januari hingga Mei 2026. Neraca perdagangan sangat menguntungkan Indonesia, yang membukukan surplus hampir US$3,6 miliar pada periode tersebut.
Indonesia juga merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Filipina pada 2024, dengan pangsa sebesar 8,3 persen dari total impor Filipina, setelah China.
Sistem sertifikasi halal yang lebih sederhana dapat membuka peluang lebih besar bagi eksportir Filipina, terutama di sektor makanan olahan, minuman, bahan baku, kosmetik, farmasi, dan produk perawatan pribadi.
Langkah tersebut juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata ramah Muslim dan layanan logistik, dua sektor yang sangat bergantung pada sertifikasi yang tepercaya serta rantai pasok yang dapat ditelusuri.
Indonesia pun berpotensi memperoleh manfaat. Pengakuan yang lebih luas terhadap sertifikasi halal akan membantu produsen halal Indonesia menjangkau konsumen Filipina sekaligus memanfaatkan Filipina sebagai salah satu pintu masuk ke pasar regional dan internasional.
ASEAN telah membahas kerja sama halal selama bertahun-tahun. Kawasan ini telah memiliki pedoman mengenai persiapan dan penanganan pangan halal, serta kelompok kerja yang menangani standar, akreditasi, sertifikasi, dan akses pasar.
Namun, ASEAN masih belum memiliki sistem regional yang komprehensif yang memungkinkan sertifikat halal diakui dan digunakan secara mudah di seluruh negara anggota.
Mewujudkan sistem semacam itu memerlukan kesepakatan antarnegara mengenai mekanisme persetujuan, audit, dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi halal. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme untuk bertukar data sertifikasi, melacak peredaran produk, menyelidiki pelanggaran, serta mencabut pengakuan apabila standar tidak lagi dipenuhi.
Kredibilitas dari sisi keagamaan juga tetap menjadi faktor utama. Konsumen harus yakin bahwa pengakuan timbal balik tidak akan melemahkan perlindungan yang berlaku di masing-masing negara maupun menurunkan standar halal.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan tujuan ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di dalam kawasan. Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, perdagangan intra-ASEAN saat ini hanya menyumbang sekitar 21 persen dari total perdagangan blok tersebut. Ia menilai porsi yang lebih mendekati 35 persen akan lebih ideal.
Pengurangan duplikasi proses sertifikasi halal dapat membantu mewujudkan target tersebut dengan menurunkan hambatan bagi pelaku usaha yang ingin mengakses pasar regional yang berpenduduk hampir 700 juta jiwa ini.
Bagi Filipina, Indonesia bukan hanya merupakan pasar tujuan yang besar, tetapi juga menjadi ajang untuk menguji model kerja sama regional yang lebih mendalam.
Keberhasilan kerja sama dengan Jakarta dapat memberikan Manila sebuah model yang dapat diterapkan di negara-negara ASEAN lainnya. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat membawa ASEAN lebih dekat pada terwujudnya pasar halal regional, di mana sertifikasi tetap memiliki kredibilitas tinggi, sementara hambatan lintas batas bagi dunia usaha menjadi semakin kecil.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
