Produk lokal yang berkualitas seringkali menemui jalan buntu bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat lemahnya fondasi pengelolaan keuangan dasar. Hal inilah yang melandasi pentingnya pencerdasan finansial, khususnya perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) serta tata kelola bagi hasil, bagi kelompok usaha UMKM di Desa Cinangka.
Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University melalui Program UMKM Product Development mengajak kelompok usaha Desa Cinangka untuk membedah struktur biaya produksi Teh Ubi (Teubi) yang merupakan produk unggulan lokal.
Mengapa Pencerdasan Finansial Krusial bagi Produk Teh Ubi?
Selama ini, pengembangan produk unggulan komunitas lokal seperti Teubi sering terkendala penetapan harga jual yang bersifat spekulatif. Kelompok usaha lokal kerap mematok harga tanpa menghitung komponen modal secara detail.
"Pencerdasan finansial perlu diberikan karena berurusan langsung dengan kepastian harga produksi. Mereka belum tahu cara menentukan HPP secara akurat dan belum memiliki skema pembagian hasil yang jelas untuk para anggota kelompok," ungkap Syifa Damaianti, Praktisi sekaligus Project Leader Prodev LPA2I.
Tanpa pemahaman HPP yang tepat, pelaku usaha rentan menjual produk di bawah atau setara biaya produksi. Akibatnya, alih-alih meraup keuntungan, modal usaha justru tergerus habis tanpa disadari.
Mengapa UMKM Desa Cinangka Menjadi Sasaran Materi?
Pelatihan Perhitungan HPP oleh IPB University kepada UMKM Desa Cinangka | Sumber: LPA2I IPB University
Pemilihan kelompok usaha di Desa Cinangka sebagai sasaran materi berawal dari realitas pengelolaan usaha yang dialami langsung oleh para anggotanya di lapangan. Kendati memiliki potensi bahan baku melimpah dan semangat produksi yang tinggi, aspek pencatatan keuangan dan penentuan harga produk selama ini masih dilakukan berdasarkan perkiraan semata.
"Selama ini kami fokus produksi Teh Ubi saja, tetapi saat ditanya berapa modal pasti per bungkus dan berapa keuntungan bersih yang bisa dibagi ke anggota, kami bingung menentukan angkanya. Kami belum pernah mendapat pelatihan atau pencerdasan keuangan secara terstruktur seperti ini," Ungkap Bu Anastasia Ery T. atau yang akrab disapa Bu Yong, salah satu perwakilan anggota kelompok UMKM Desa Cinangka.
Kondisi tersebut menjadikan kelompok UMKM Cinangka sasaran yang tepat untuk mendapatkan pendampingan literasi keuangan. Edukasi mendasar mengenai kalkulasi biaya dan pembagian hasil dinilai menjadi krusial agar keberlanjutan usaha Teh Ubi tidak berhenti pada skala produksi rumah tangga, melainkan dapat berkembang menjadi unit bisnis yang transparan dan mandiri secara finansial.
Strategi Finansial: Memisahkan Omzet, Laba, dan Diversifikasi Produk
Dalam pemaparannya, Syifa Damaianti Suwandi menekankan rumus dasar penentuan HPP:
Sebagai ilustrasi, untuk pesanan 100 pcs Teubi dengan total biaya Rp5.000.000, didapatkan HPP sebesar Rp50.000 per pcs. Apabila target keuntungan ditetapkan sebesar 30%, maka harga jual minimum per kemasan adalah Rp65.000.
"Omzet bukan keuntungan! Dari omzet Rp6.500.000, sebanyak 77% (Rp5.000.000) harus dipisahkan murni sebagai modal produksi berikutnya dan tidak boleh digunakan untuk gaji maupun kebutuhan pribadi." Imbuhnya.
Dari laba bersih sebesar Rp1.500.000, materi menyimulasikan pembagian rasio yang ideal bagi kelompok:
50% (Rp750.000): Gaji/bagi hasil untuk 15 anggota kelompok (Rp50.000/orang).
30% (Rp450.000): Cadangan modal pesanan mendatang.
20% (Rp300.000): Pengembangan usaha (promosi, pembaruan kemasan, alat baru).
Selain itu, materi juga memperlihatkan peluang peningkatan margin melalui diversifikasi produk ke bentuk Paket Hampers. Dengan menambah nilai estetika kemasan, harga jual produk dapat ditingkatkan dari Rp65.000 menjadi Rp98.000 per paket, yang mampu menaikkan nilai bagi hasil anggota hingga Rp110.000 per orang.
Melalui edukasi dan pelatihan perhitungan ini, kelompok usaha UMKM Cinangka diharapkan dapat menjalankan bisnis atas dasar kalkulasi finansial yang matang, transparan, dan berkelanjutan.
Harapannya setelah melakukan kegiatan ini, para pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya dengan dasar-dasar finansial yang telah diberikan mulai dari menentukan HPP, menetapkan harga jual, mengelola pembagian hasil usaha secara adil, hingga menyusun strategi pendapatan ke depan.
