Kawan GNFI, coba pikirkan ketika suatu satuan kerja merencanakan sebagian besar belanjanya dilakukan pada pertengahan tahun. Karena berbagai kendala, pelaksanaan kegiatan baru berjalan menjelang akhir tahun.
Ketika rencana penarikan dana tidak diperbarui mengikuti perubahan tersebut, angka dalam perencanaan dan realisasi menjadi tidak lagi sejalan. Kondisi seperti inilah yang membuat kualitas perencanaan anggaran perlu mendapat perhatian.
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.
Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan realisasi penyerapan anggaran.
Mengenal Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Penyerapan Anggaran
Rencana Penarikan Dana (RPD) merupakan rencana penarikan dana yang disusun secara bulanan dan tercantum dalam Halaman III DIPA dan berfungsi sebagai rencana waktu penggunaan anggaran sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
Dalam penilaian IKPA, kesesuaian antara RPD dan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan melalui Deviasi Halaman III DIPA. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, deviasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran dan RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagunya.
Ambang rata-rata deviasi sebesar 5 persen menjadi batas untuk memperoleh nilai kinerja optimal pada indikator tersebut.
Dalam meningkatkan keakuratan perencanaan, satuan kerja dapat melakukan pemutakhiran RPD setiap awal triwulan dengan mengajukan RPD tersebut kepada Kantor Wilayah DJPb pada masing-masing provinsi.
Untuk tahun anggaran 2026, pemutakhiran RPD dilakukan paling lambat pada hari kerja ke-10 pada awal triwulan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya rentang waktu yang relatif pendek antara perencanaan anggaran dan rencana kegiatan, kekeliruan RPD dapat diminimalkan.
Sementara itu, penyerapan anggaran menunjukkan realisasi penggunaan anggaran dibandingkan dengan target penyerapan yang telah ditetapkan. Dalam penilaian IKPA, penyerapan anggaran diperhitungkan berdasarkan target penyerapan secara triwulanan pada masing-masing jenis belanja.
Untuk membantu proses monitoring dan evaluasi anggaran, Kawan GNFI yang bekerja sebagai pengelola keuangan satuan kerja juga dapat memanfaatkan MyIntress. Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ini merupakan platform monitoring terintegrasi transaksi APBN yang menggabungkan data dari berbagai sistem pengelolaan keuangan sebelumnya.
MyIntress menyediakan fitur monitoring, peringatan dini, pelaporan, evaluasi, hingga layanan konsultasi Customer Service Officer (CSO).
Mengapa Keselarasan RPD dan Penyerapan Anggaran Penting?
RPD dan penyerapan anggaran pada dasarnya menggambarkan dua sisi dari pelaksanaan anggaran. RPD menunjukkan apa yang direncanakan, sedangkan penyerapan menunjukkan apa yang benar-benar telah dilaksanakan. Ketika keduanya berjalan selaras, pengelolaan anggaran menjadi lebih terukur dan mudah dikendalikan.
Ada 2 alasan utama mengapa keselarasan tersebut penting.
1. Menjaga Ritme Belanja dan Likuiditas Kas Negara
RPD yang disusun secara realistis dapat membantu menggambarkan kebutuhan dana satuan kerja dari waktu ke waktu. Informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi satuan kerja, tetapi juga mendukung pengelolaan kas pemerintah secara lebih terencana.
Ketika pencairan dana mengikuti kebutuhan kegiatan, ketersediaan kas dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan program. Dengan demikian, perencanaan penarikan dana tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga ritme belanja pemerintah.
Hal ini juga sejalan dengan fungsi Halaman III DIPA sebagai instrumen perencanaan kas dan pengendalian pelaksanaan anggaran.
Perencanaan RPD yang baik dapat membantu menghindari kondisi baik ketika kas terlalu banyak menganggur (idle) maupun ketika kebutuhan likuiditas tidak dapat dipenuhi secara optimal.
2. Mencegah Penumpukan Belanja di Akhir Tahun
Keselarasan antara RPD dan penyerapan juga berkaitan dengan pola belanja sepanjang tahun. Jika kegiatan dan pembayaran terlalu banyak ditunda, penyerapan anggaran berisiko menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Kondisi tersebut menyebabkan satuan kerja harus mengejar pelaksanaan berbagai kegiatan dalam waktu yang lebih singkat. Padahal, setiap kegiatan tetap perlu memperhatikan ketentuan, kualitas pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, pengelolaan anggaran tidak hanya mengejar persentase penyerapan, tetapi juga memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai kebutuhan, jadwal kegiatan, target penyerapan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
Dari uraian tersebut, Rencana Penarikan Dana bukan sekadar formalitas administratif dalam dokumen anggaran. RPD merupakan bagian dari instrumen perencanaan yang membantu satuan kerja menerjemahkan rencana kegiatan ke dalam kebutuhan pendanaan secara lebih terukur.
Bagi Kawan GNFI, terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah, menjaga keselarasan antara RPD dan penyerapan anggaran berarti menjaga agar apa yang direncanakan tidak terlalu jauh dari apa yang dilaksanakan.
Pemutakhiran RPD secara tepat waktu, pemantauan realisasi secara berkala, serta koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan menjadi bagian penting dalam menjaga ritme tersebut.
