Kawan, coba renungkan pertanyaan sederhana ini, sebenarnya untuk apa pendidikan?
Pertanyaan itulah yang mengawali pemaparan Muhammad Sayuti, Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam acara GoodTalk Off Air bertajuk "Mau Dibawa Ke Mana Sistem Pendidikan Kita?", Kamis (24/9/2026), di Gedung Museum Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan.
Baginya, pendidikan pada dasarnya adalah proses belajar untuk menyelesaikan masalah, khususnya masalah yang dihadapi sehari-hari.
“Pendidikan kita itu sebetulnya belajar untuk solving the problem. Mengatasi masalah yang kita hadapi sehari-hari,” ujar Sayuti.
Sayuti mencontohkan soal sampah di Yogyakarta. Anaknya sendiri sudah diajari memilah sampah sejak dini dari sekolah maupun rumah. Namun begitu sampai ke tangan petugas kebersihan, semua sampah kembali tercampur karena sistem pengelolaan sampah di masyarakat belum terhubung dengan apa yang diajarkan di sekolah.
Agaknya, hal tersebut bisa terjadi karena sekolah dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung. Seperti yang terjadi pada materi tentang pengelolaan sampah yang memang sudah diajarkan di sekolah. Tetapi begitu keluar ke lingkungan masyarakat, hal itu tidak lagi diterapkan.
“Antara masyarakat sama lembaga pendidikan itu gak connect. Bapak sudah menjalankan bagaimana problem sampah itu. Apa gak diajari di sekolah? Diajari, Tapi di masyarakat enggak,” tuturnya.
Menurutnya, akar masalahnya bukan pada materi yang diajarkan, melainkan pada lemahnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Karena masih banyak kerja sama formal antarlembaga yang hanya sebatas seremoni tanda tangan saja.
Belajar dari Umuganda di Rwanda
Sayuti kemudian mengangkat Rwanda sebagai contoh negara yang berhasil membangun kolaborasi nyata antarwarganya. Negara di Afrika Tengah itu bahkan disebut sebagai salah satu negara terbersih di dunia, meski pernah dilanda konflik panjang.
Dilansir dari The Straits Times, predikat itu berkat program bernama Umuganda, yaitu program kerja bakti yang wajib diikuti seluruh warga sehat berusia 18 hingga 65 tahun. Setiap Sabtu terakhir dalam sebulan mulai pukul 08.00 hingga 11.00 pagi, seluruh toko ditutup dan aktivitas transportasi umum dihentikan total.
Di bawah koordinasi Kementerian Pemerintah Daerah, warga bergotong royong membersihkan jalan, memperbaiki fasilitas umum, hingga membangun rumah bagi kelompok rentan.
Direktur Jenderal Kementerian tersebut, Richard Kubana, menegaskan bahwa esensi dari program ini adalah kemandirian anggaran masyarakat.
"Kami melakukan Umuganda untuk menyelesaikan masalah-masalah ini tanpa perlu menginvestasikan uang. Mengapa kami harus menunggu pemerintah pusat untuk memperbaiki saluran air atau membersihkan lingkungan kami?" ujar Kubana.
Agar berjalan efektif, Umuganda diorganisasi langsung di tingkat komunitas terkecil seperti desa karena antartetangga sudah saling mengenal. Warga yang absen tanpa alasan sah secara hukum bisa dikenakan denda hingga 5.000 franc Rwanda, meski pemimpin lokal lebih mengutamakan pendekatan persuasif.
Secara historis, umuganda sudah ada sejak 1962 dan menjadi program rutin pemerintah pada 1974. Kegiatan ini sempat terhenti akibat genosida 1994, kemudian dihidupkan kembali untuk membangun kembali bangsa sekaligus merawat rasa kebersamaan warga.
Berdasarkan Rwanda Governance Scorecard 2022, sekitar 97,3 persen warga Rwanda ikut serta dalam Umuganda setiap bulannya, meski beberapa anak muda mulai jarang berpartisipasi karena alasan pekerjaan dan kebutuhan istirahat di akhir pekan.
Generasi Muda Didorong Memutus Ego Sektoral
Sayuti berharap generasi muda mampu memutus mata rantai kebiasaan ego sektoral ini yang membuat berbagai lembaga masih berjalan sendiri-sendiri.
Sebab, tiap kementerian kerap mengurus bidang pendidikan dengan caranya masing-masing tanpa banyak koordinasi satu sama lain.
Salah satunya melalui kolaborasi antarkampus yang dapat menjadi langkah untuk memutus kebiasaan itu. Seperti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama yang sudah dijalankan oleh kampus-kampus Muhammadiyah dari Papua hingga Aceh.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas wilayah untuk menyelesaikan masalah bersama bukanlah hal yang mustahil.
Sayuti juga berharap generasi muda mau membangun relasi yang lebih luas dan memulainya dari proyek-proyek kecil yang menyasar persoalan konkret di sekitar mereka, misalnya menuntaskan permasalahan sampah tadi mulai dari di satu titik ruang publik seperti pasar.
"Saya optimis adik-adik punya masa depan yang lebih jelas. Bangun relasi yang luas dan mulailah dari proyek-proyek kecil, misalnya titik yang mau kita sasar apa? Kita selesaikan pertama,”ujarnya.
