Peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan kampung nelayan, dan penguatan ekonomi desa menjadi sejumlah agenda sektor pangan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa kepemimpinan.
Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan, tetapi kesenjangan pendapatan antara petani dan nelayan serta ketergantungan impor bahan baku industri masih menjadi pekerjaan rumah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan untuk konsumsi masyarakat.
Nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 131. Pemerintah kini berupaya mempertahankan capaian tersebut sekaligus memperbaiki kondisi kelompok yang belum menikmati peningkatan kesejahteraan serupa.
Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani
Menurut Zulhas, dalam keterangan resmi yang diterima GNFI (13/10/2026), delapan komoditas pangan untuk konsumsi masyarakat telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Komoditas tersebut mencakup beras, jagung untuk pangan, gula konsumsi, garam konsumsi, telur, dan ayam, beserta komoditas lainnya yang tidak dirinci lebih lanjut dalam pemaparannya.
Namun, swasembada konsumsi belum berarti seluruh kebutuhan bahan baku industri dapat dipenuhi secara mandiri. Gula dan garam industri serta jagung untuk kebutuhan tertentu masih bergantung pada impor. Pemerintah menyatakan akan mengejar pemenuhan kebutuhan tersebut secara bertahap.
Di sisi petani, kenaikan NTP menjadi salah satu indikator yang disorot pemerintah. Meski demikian, Zulhas menilai peningkatan tersebut perlu diperkuat melalui perbaikan produktivitas dan pengelolaan usaha tani.
“Kita inginkan yang kokoh,” ujarnya saat menjelaskan capaian nilai tukar petani.
Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan varietas padi baru, manajemen pertanian modern, dan mekanisasi untuk meningkatkan produksi. Upaya tersebut penting karena produktivitas memengaruhi biaya produksi sekaligus kemampuan petani memperoleh pendapatan yang layak.
Zulhas juga mengungkapkan penyederhanaan aturan pupuk sebagai salah satu langkah yang dikaitkan dengan peningkatan produksi. Ia menyebut jumlah aturan yang sebelumnya mencapai 145 dipangkas menjadi tiga. Penyerapan pupuk, menurut paparannya, meningkat dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton, sementara produksi beras naik sekitar delapan persen.
Capaian produksi tetap perlu diikuti dengan pemantauan harga jual, biaya sarana produksi, dan pendapatan petani agar peningkatan produktivitas benar-benar berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga mereka.
Kampung Nelayan dengan Fasilitas Pendukung
Tantangan berikutnya berada di sektor perikanan. Zulhas menyebut NTP nelayan masih berada pada angka 103, terpaut cukup jauh dari NTP petani yang mencapai 131. Pemerintah menargetkan NTP nelayan meningkat menjadi 120 pada 2027.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan kampung nelayan dengan fasilitas untuk mendukung kegiatan melaut dan pemasaran hasil tangkapan. Fasilitas tersebut meliputi balai lelang ikan, bengkel perahu, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN), pabrik es, dan gudang penyimpanan dingin (cold storage). Pemerintah juga merencanakan koperasi kampung nelayan untuk memperluas akses pasar.
“Kita akan bikin kampung nelayan. Dimana ada nelayan disitu, kita bikinkan disitu balai lelang. Kita buatkan disitu bengkel untuk perahu-perahunya,” kata Zulhas.
Ia melanjutkan, “Kita bikin SPBN untuk solarnya disitu. Kita bikin pabrik es agar dia punya daya tawar yang tinggi. Kita bikin cool storage disitu.”
Fasilitas tersebut dirancang untuk menjawab persoalan yang kerap membatasi pendapatan nelayan, mulai dari kebutuhan bahan bakar dan perawatan kapal hingga keterbatasan penyimpanan ikan. Dengan tersedianya es dan gudang pendingin, nelayan diharapkan memiliki waktu lebih panjang untuk memasarkan hasil tangkapan tanpa harus segera menjualnya saat harga rendah.
Meski begitu, pembangunan fisik perlu disertai pengelolaan fasilitas yang berkelanjutan, akses pembeli, serta tata niaga yang transparan. Dampak program perlu diukur dari peningkatan pendapatan nelayan dan berkurangnya kerugian pascapanen, bukan semata-mata jumlah kampung yang dibangun.
Koperasi Desa dan Penguatan Ekonomi Lokal
Pemerintah juga mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan sebagai upaya memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi di luar perkotaan. Koperasi desa dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan dan subsidi, menyediakan akses sarana produksi, serta membantu penyerapan hasil pertanian ketika harga pasar berada di bawah tingkat yang diharapkan petani.
Zulhas menyebut target pembangunan 80.000 koperasi masih dalam proses. Ia berharap sekitar 30.000 koperasi dapat beroperasi hingga akhir 2026. Target tersebut masih memerlukan pembuktian melalui kesiapan pengelola, tata kelola keuangan, dan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa diperlukan agar kegiatan produksi dan akses layanan tidak terus terkonsentrasi di kota. Koperasi diharapkan dapat membantu mempertemukan produsen lokal dengan pasar sekaligus mendukung distribusi kebutuhan pokok.
Agenda sektor pangan juga mencakup pengembangan bahan bakar berbasis komoditas pertanian. Zulhas mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan perluasan perkebunan tebu dan singkong untuk mendukung rencana penerapan campuran etanol dalam bensin hingga E20.
Ia menyebut kebutuhan lahan untuk target tersebut diperkirakan sekitar 500.000 hektare, sedangkan pencapaian E50 diperkirakan memerlukan sekitar dua juta hektare. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam konferensi pers dan masih perlu dilihat bersama perencanaan pelaksanaannya.
Mengukur Capaian dari Dampaknya
Berbagai program tersebut menunjukkan luasnya agenda pemerintah dalam membangun sektor pangan, dari produksi hingga distribusi dan pengembangan ekonomi desa. Namun, hasilnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kemampuan menyelesaikan hambatan di lapangan.
“Kita sudah melangkah. Sekali lagi alhamdulillah dua tahun ini sudah banyak kita kerjakan, tapi ada yang masih on progress, ada yang masih perlu kita perbaiki,” ujar Zulhas.
Keberhasilan program tersebut juga perlu dilihat dari pendapatan petani dan nelayan yang lebih stabil, biaya produksi yang terkendali, serta akses pasar yang semakin terbuka. Swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari proses tersebut, sementara pemerataan manfaatnya tetap perlu diuji melalui hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
