Kasus korupsi terus bermunculan, sementara dampaknya terus ditanggung masyarakat. Masalah ini ternyata tidak sesederhana soal uang atau jabatan. Ada sejarah panjang, cara berpikir seseorang, dan lingkungan yang bisa membuat penyimpangan terus berulang.
Untuk memahami mengapa korupsi sulit hilang, mari melihat akar masalahnya, mulai dari masa kerajaan hingga sisi psikologi orang yang melakukannya
Titik Awal Praktik Korupsi di Masa Kerajaan
Korupsi bukan persoalan yang baru muncul di zaman modern. Dalam jurnal Akar Rumput Korupsi di Indonesia: Sebuah Perspektif Islam, Firdaus (2021) membahas praktik yang memiliki kemiripan dengan korupsi pada masa kerajaan, termasuk Singasari, Majapahit, dan Demak.
Jurnal tersebut mengaitkannya dengan keinginan memperoleh kekayaan dan kekuasaan.
Pada masa kerajaan, dikenal pula praktik upeti, yaitu pemberian yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan atau kewajiban tertentu.
Namun, upeti tidak otomatis bisa disebut korupsi karena konteksnya berbeda dengan sistem pemerintahan sekarang. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kekuasaan disalahgunakan demi kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain.
Dari sini, terlihat bahwa hubungan antara kekuasaan dan kepentingan pribadi sudah lama menjadi persoalan. Lalu, apa yang membuat seseorang bersedia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya?
Mengapa Seseorang Bisa menjadi Koruptor?
Untuk memahami perilaku koruptif, persoalan ini bisa dilihat dari sisi psikologi. Artikel Inspektorat Kabupaten Sleman berjudul Mengungkap Sisi Gelap Kepribadian Seorang Koruptor membahas konsep dark triad personality, yang mencakup narsisme, machiavellianisme, dan psikopati.
Secara sederhana, narsisme berkaitan dengan kebutuhan akan pengakuan dan perasaan bahwa diri sendiri lebih unggul. Machiavellianisme berkaitan dengan kecenderungan menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan pribadi.
Sementara itu, psikopati berkaitan dengan rendahnya empati dan kurangnya rasa bersalah terhadap dampak tindakan pada orang lain.
Meski begitu, bukan berarti semua orang yang melakukan korupsi pasti memiliki karakteristik tersebut. Psikologi tidak bisa digunakan untuk memberi diagnosis hanya berdasarkan tindakan seseorang.
Artikel Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, Korupsi dalam Lensa Psikologi: Dari Rasionalisasi Diri hingga Krisis Integritas, turut membahas proses rasionalisasi, yaitu ketika seseorang mencari pembenaran atas tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai moralnya.
Ada juga konsep moral disengagement, ketika seseorang mengesampingkan standar moralnya sehingga lebih mudah melakukan pelanggaran. Artinya, seseorang bisa saja mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi tetap melakukannya karena kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada integritas. Ketika pembenaran terus dilakukan, batas antara tindakan yang benar dan salah pun bisa semakin kabur.
Mengapa Korupsi Sulit Diberantas?
Masalahnya tidak berhenti pada individu. Korupsi juga sulit diberantas ketika ada kesempatan, pengawasan yang lemah, penegakan aturan yang tidak konsisten, dan lingkungan yang membiarkan penyimpangan.
Dalam jurnal Firdaus (2021), dibahas praktik pemberian yang dikenal dengan istilah seperti “uang minum”, “fasilitasi”, “biaya administrasi”, atau “tip” untuk mempercepat pelayanan.
Istilah semacam ini menarik untuk dicermati karena dapat membuat suatu praktik terdengar wajar, meskipun penilaiannya tetap harus melihat tujuan, konteks, dan aturan yang berlaku. Tidak semua biaya administrasi yang sah merupakan korupsi.
Ketika penyimpangan terus dibiarkan, orang bisa menganggapnya sebagai kebiasaan. Akhirnya, tindakan yang seharusnya dipertanyakan justru ditoleransi dan dilakukan berulang kali.
Inilah salah satu alasan korupsi tidak cukup diberantas dengan menghukum pelaku. Sistem pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan juga perlu diperkuat agar penyalahgunaan kekuasaan tidak mudah terjadi.
Dampak Korupsi bagi Masyarakat
Dampak korupsi bukan cuma soal uang negara yang hilang. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik bisa disalahgunakan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang semestinya.
Korupsi juga dapat memperlebar ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Lebih jauh lagi, jika penyimpangan terus dianggap biasa, nilai kejujuran dan tanggung jawab bisa ikut terkikis. Pada akhirnya, masyarakat bukan cuma dirugikan secara materi, tetapi juga bisa kehilangan kepercayaan.
Bagaimana Cara Mencegah Korupsi?
Pencegahan korupsi perlu dilakukan dari dua sisi, yaitu individu dan sistem. Dari sisi individu, integritas bisa dibangun dengan membiasakan kejujuran, berani menolak kecurangan, bertanggung jawab atas tindakan, dan tidak membenarkan pelanggaran hanya karena banyak orang melakukannya.
Kebiasaan seperti tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan data, dan menggunakan uang sesuai peruntukannya dapat menjadi latihan untuk menjaga kejujuran. Perilaku tersebut tidak otomatis termasuk korupsi secara hukum, tetapi dapat menjadi ruang untuk membangun sikap bertanggung jawab.
Dari sisi sistem, transparansi, pengawasan yang efektif, dan penegakan aturan yang konsisten sangat diperlukan. Orang yang memiliki kewenangan harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara pelanggaran tidak boleh dibiarkan hanya karena dilakukan oleh pihak yang berkuasa.
Keduanya perlu berjalan beriringan. Individu yang berintegritas membutuhkan lingkungan yang mendukung, sedangkan sistem yang baik membutuhkan orang-orang yang mau menjalankannya dengan jujur.
Penutup
Korupsi memiliki akar sejarah dan penyebab yang beragam, mulai dari kepentingan pribadi hingga lingkungan yang menoleransi penyimpangan. Karena itu, memberantasnya tidak cukup hanya dengan hukuman, integritas dan sistem yang transparan juga harus dibangun.
Kawan, memutus rantai korupsi berarti berhenti menormalisasi kecurangan, menjaga kepercayaan, dan berani bertindak benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Sebab, perubahan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kesediaan setiap orang untuk menjaga kejujuran.
