Peringatan nasional setiap tanggal 16 Oktober sering kali terlewatkan dari perhatian publik. Padahal, pada tanggal tersebut, Republik Indonesia merayakan sebuah momentum ketatanegaraan yang amat krusial, yaitu Hari Parlemen Indonesia.
Peringatan ini bukanlah sekadar rutinitas kalender kenegaraan belaka, melainkan sebuah pengingat akan titik balik berdirinya sistem demokrasi yang kokoh di tanah air.
Tanpa adanya manuver politik cerdas yang terjadi pada pertengahan Oktober tahun 1945, sistem perwakilan rakyat yang bertugas mengawasi jalannya roda pemerintahan mungkin memiliki wujud yang sama sekali berbeda pada hari ini.
Memahami lembaran sejarah Hari Parlemen Indonesia sama dengan menelusuri kembali jejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Lembaga inilah yang menjadi akar historis sebelum lahirnya institusi legislatif modern yang dikenal luas saat ini, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Situasi Genting Pasca-Proklamasi: Negara Baru Tanpa Dewan Perwakilan
Kilas balik pada bulan Agustus 1945, situasi negara yang baru saja mengumandangkan proklamasi kemerdekaan masih sangat tidak menentu.
Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bertindak cepat merumuskan sekaligus mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bernegara.
Namun, infrastruktur politik yang ideal tentu belum bisa dibentuk secara instan di tengah bayang-bayang kedatangan kembali pasukan kolonial Belanda (NICA) yang membonceng tentara Sekutu.
Dikutip dari laman detik.com artikel berjudul "16 Oktober hari parlemen Indonesia simak kembali sejarahnya" Penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk dewan perwakilan rakyat adalah suatu hal yang mustahil dilakukan pada masa darurat tersebut.
Oleh karena itu, hukum ketatanegaraan merujuk pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV. Aturan ini menegaskan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk resmi, seluruh wewenang kenegaraan dijalankan sementara oleh Presiden dengan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Berlandaskan aturan transisi tersebut, susunan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akhirnya diresmikan pada 29 Agustus 1945.
Satu hal yang perlu dicatat secara tebal adalah peran KNIP pada fase awal ini. Pada saat pertama kali berdiri, fungsi lembaga ini murni terbatas sebagai penasihat dan pembantu presiden belaka.
Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi dalam membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan menentukan haluan negara masih terpusat secara mutlak di tangan pemerintahan eksekutif presidensial.
Sistem pemusatan kekuasaan yang bersifat sementara ini rupanya memicu celah diplomasi yang sangat membahayakan kedudukan Indonesia di panggung global.
Pihak kolonial yang ingin kembali menancapkan kekuasaan di Nusantara dengan licik memanfaatkan situasi struktur pemerintahan tersebut untuk menyebar propaganda hitam.
Sasaran propaganda ini adalah pasukan Sekutu dan komunitas internasional. Narasi yang dibangun oleh pihak asing menuduh bahwa kemerdekaan Republik Indonesia hanyalah hadiah dari fasisme Jepang.
Pemerintahan yang berjalan dituding sebagai rezim diktator karena seluruh instrumen kekuasaan mulai dari eksekutif hingga legislatif berada mutlak dalam kendali tunggal seorang pemimpin, tanpa ada lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuatan penyeimbang (checks and balances).
Jika tuduhan diktator dan fasis ini berhasil meyakinkan dunia internasional, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia bisa hancur berantakan.
Negara baru ini berisiko kehilangan simpati dan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun negara-negara sekutu pendukung demokrasi.
Maklumat Nomor X yang Mengubah Segalanya
Menghadapi krisis legitimasi yang sangat krusial tersebut, para arsitek negara dituntut meramu taktik paling efektif. Diperlukan sebuah gebrakan politik untuk membuktikan secara sah bahwa negara ini menganut asas kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh pergerakan nasional berhaluan progresif, seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, mengambil inisiatif untuk mendesak perombakan sistem.
Gagasan utamanya adalah merestrukturisasi peran KNIP. Lembaga yang tadinya hanya berstatus sebagai dewan penasihat harus segera dinaikkan derajatnya menjadi majelis legislatif penuh yang berhak menyusun dan menyetujui rancangan undang-undang. Usulan reformasi birokrasi ini mengalir deras dan mendapat dukungan dari berbagai elemen pemuda.
Desakan demokratisasi ini mencapai puncaknya pada sebuah sidang bersejarah tanggal 16 Oktober 1945. Dalam persidangan tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta secara berani mengeluarkan regulasi yang langsung memutarbalikkan struktur politik nasional. Regulasi monumental ini dikenal luas dengan nama Maklumat Wakil Presiden Nomor X (Nomor Sepuluh)
Keluarnya Maklumat Nomor X mengubah nasib tata kelola negara secara drastis. KNIP resmi diserahi kekuasaan legislatif secara utuh serta diberikan kewenangan untuk ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kedudukan parlemen langsung sejajar dengan presiden. Dominasi pembuatan undang-undang terpecah dan kini membutuhkan persetujuan mutlak dari forum wakil rakyat.
Demi efisiensi pengambilan keputusan di tengah suasana revolusi, dibentuk pula Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin langsung oleh Sutan Sjahrir. Momen disahkannya Maklumat Nomor X inilah yang kelak dikukuhkan secara abadi sebagai Hari Parlemen Indonesia, sebuah pengingat akan hari pertama berfungsinya lembaga legislatif secara sesungguhnya.
Dinamika Perjalanan Demokrasi, dari KNIP Bertransformasi Menjadi MPR, DPR, dan DPD
Sejarah mencatat bahwa lembaga representasi ini pernah mengadopsi sistem dua kamar (bikameral) yang terdiri atas Senat dan DPR pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Bentuknya kemudian menyusut menjadi sistem satu kamar saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Setelah Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan UUD 1945, struktur perwakilan rakyat dikembalikan pada formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pasang surut demokrasi berlanjut melintasi era Orde Lama hingga era Orde Baru, di mana peran parlemen sering kali mendapat ujian berat terkait independensinya.
Tuntutan untuk menghadirkan lembaga yang benar-benar bersih dari intervensi kekuasaan akhirnya meledak pada peristiwa Reformasi 1998. MPR kini berfungsi sebagai majelis yang anggotanya terdiri atas dua unsur utama DPR yang mewakili aspirasi dari jalur partai politik berskala nasional, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk khusus untuk menjembatani suara, keunikan, serta tuntutan pemerataan pembangunan dari seluruh provinsi tanpa campur tangan partai.
Makna Penting Hari Parlemen
Penegakan lembaga wakil rakyat sejak masa Maklumat Nomor X membawa pesan moral yang tak lekang oleh waktu: suara dari kelompok yang paling bawah sekalipun memiliki hak yang setara untuk didengar, diperjuangkan, dan dilembagakan dalam bentuk kebijakan negara.
Bagi para pemangku kebijakan yang menduduki kursi dewan pada masa kini, tanggal 16 Oktober selalu menjadi alarm peringatan. Sebuah teguran historis bahwa wewenang merancang anggaran dan menyusun undang-undang merupakan mandat suci yang harus selalu diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat sipil.
