Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Komisi III DPR pada Rabu (6/7). Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan telah melakukan banyak penyempurnaan pada rancangan tersebut.
Perjalanan panjang RUU KUHP sudah melalui proses panjang bahkan memakan waktu hingga 58 tahun lamanya, sejak 1946 silam. Beberapa pakar hukum yang turut serta melakukan rekodifikasi sudah meninggal dunia.
Polemik ini telah menjadi debat panjang yang tak kunjung berakhir. Pasalnya, penyusunan RUU KUHP tidak dilakukan dilakukan dari nol. Pemerintah lebih memilih sistem rekodifikasi atau menyatukan pengaturan-pengaturan menjadi satu. Hal tersebut bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP merupakan warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Baca Selengkapnya
