Hari Tani tiba dan UU Reforma Agraria disahkan, grup WhatsApp aktivis dan linimasa media sosial mendadak riuh. Ada yang bikin twitwar berantai, posting foto kepalan tangan di depan gedung DPR, sampai bikin seminar web bernada garang.
Tapi kalau kita main agak jauhan dikit dari pusat kota — ke sawah tempat lumpur beneran berbau tanah, bukan bau parfum ruangan — suasananya biasa saja. Pak Tani tetap mikirin harga pupuk yang gaib, dan Bu Tani tetap pusing mikirin harga beras yang di pasar mahal tapi di tingkat pemanen harganya membanting tulang.
Dari sini kita sadar, ada yang hilang dari apa yang selama ini kita sebut sebagai “gerakan petani” di Indonesia. Selama dua tiga dekade terakhir, gerakan ini bukannya makin pejal dan solid, tapi malah makin tercerai-berai. Kalau boleh jujur dan agak pedas, gerakan petani kita ini sedang mengalami krisis identitas yang akut: hilang arah (disoriented) dan tercerabut dari akarnya (disinherited).
Gerakan petani zaman now sering kali tidak lagi dibentuk, dikelola, atau dikendalikan oleh petani jelata di akar rumput. Petani aslinya di mana? Ya di sawah, bingung. Sementara yang sibuk bersuara atas nama petani justru orang-orang yang telapak tangannya lebih mulus dari pipi bayi.
Petani Imajiner dan “Kasta”
Mengapa bisa begini? Faktor utamanya jelas: komodifikasi politik dan regulasi. Kesejahteraan petani selalu kalah telak kalau sudah berhadapan dengan selera pasar dan kepentingan oligarki. Pemerintah atau pembuat kebijakan kita masih punya cara pandang warisan kolonial yang belum seangka-angka
