Seberapa sering kita melihat aparat sibuk berfoto di lokasi banjir, sementara korban mengetuk pintu dapur tetangga karena pemerintah terlambat?
Di negeri yang dilewati garis gempa dan patahan nasib, kita selalu diingatkan bahwa bencana bukan sekadar guratan geologis—ia adalah potret sebuah tata kelola yang hancur pelan, seperti rumah kayu yang lapuk dihembus angin yang tak terlihat.
Setiap kali gunung terbatuk, setiap kali sungai meluap, berkumandanglah simfoni yang terlalu sering kita dengar: rapat darurat, konferensi pers, laporan situasi, pernyataan tanggap bencana, dan tentu saja—berkilo lembar dokumen yang ditandatangani dari jauh, seolah jarak bisa menggantikan empati.
Kita hidup dalam sebuah zaman ketika bencana alam justru menjadi panggung yang menghidupkan fake work. Yang lebih sibuk bukan korban, tetapi para penyusun definisi bencana, darurat, atau tidak darurat; alam atau non-alam; force majeure atau force manusia yang pura-pura lupa menjaga tanah-tanah yang kini gundul.
Di banyak ruang birokrasi, tragedi telah berubah menjadi kalender. Bencana datang, lalu file dibuka, draft ditulis, dan tragedi dikonversi menjadi administrasi. Padahal, bangsa ini pernah dibangun oleh tiga unsur sederhana namun tak tergantikan: rasa, karsa, dan cipta.
Baca Selengkapnya
