Potensi Cadangan Karbon Biru Indonesia: Modal Memimpin Ekonomi dan Diplomasi Iklim

Apakah Kawan GNFI pernah mendengar istilah blue carbon? Tahukah Kawan kalau Indonesia memiliki cadangan karbon biru yang besar dan tentunya perlu kita jaga kehadirannya?

Sebelum membahas soal potensi karbon biru Indonesia lebih jauh, blue carbon adalah karbon yang diserap oleh ekosistem laut melalui proses fotosintesis atau yang terperangkap di celah dataran pasang surut, seperti tumbuhan pesisir dan sedimen seperti dataran lumpur, rawa-rawa asin, dan tanaman garam. Meski begitu, baru ekosistem seperti rawa-rawa asin, hutan bakau, dan dataran garam yang diakui oleh pedoman IPCC sebagai penyerap karbon laut (Jang & Awiati, 2023).

Salah satu manfaat karbon biru adalah kemampuannya menyerap gas karbon dioksida dalam jumlah masif yang ada di atmosfer. Dari sini, ekosistem karbon biru berpartisipasi dalam menurunkan dampak global warming yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim.

Untuk masyarakat pesisir, keberadaan ekosistem karbon biru dapat memberikan perlindungan dari gelombang badai dan erosi, juga mendukung mata pencaharian mereka melalui perikanan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Miliki Ekosistem Blue Carbon yang Luas, Indonesia Bantu Kurangi Karbon di Atmosfer

Sempat disinggung oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), keberadaan Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar serta negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada menjadikan Nusantara memiliki ekosistem pesisir yang luas.

Contohnya dapat dilihat dari kehadiran hutan mangrove dan padang lamun. Keberadaan mereka ini yang kemudian menyimpan kekayaan karbon biru serta mendorong pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Ristianto Pribadi, Direktur Rehabilitasi Mangrove, menyinggung dalam acara presentasi Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) pada akhir 2025 bahwa luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,44 juta hektare. Angka itu sepadan dengan sekitar 23% dari total mangrove global.

Dikutip dari laman resmi Yayasan Konservasi Alam Indonesia, hasil pemetaan nasional 2025 menjelaskan bahwa luas padang lamun di Indonesia mencapai 660 ribu hektare dari total 2,3 juta hektare terumbu karang yang hidup di seluruh bentang pesisir Kepulauan Nusantara.

Di samping dapat mengurangi energi gelombang dan melindungi garis pantai, keberadaan padang lamun juga membantu penyerapan dan penyimpanan karbon dalam jumlah masif hingga ribuan tahun yang akan datang.

Dengan total keberadaan ekosistem karbon biru yang begitu besar ini, tak heran jika Indonesia dapat berpartisipasi besar dalam penyerapan karbon di atmosfer dan menghalau perubahan iklim. Hal ini juga disinggung oleh Wetlands International yang mengutip pendapat Alongi, Mudiyarso, et al. (2016) yang menjelaskan bahwa potensi karbon biru di Indonesia mencapai 3,4 gigaton (GT), atau tepatnya sekitar 17% dari ekosistem karbon biru dunia.

Sebaran Wilayah Karbon Biru Terbesar di Nusantara

Menurut Yayasan Konservasi Alam Indonesia, jika dibandingkan daerah barat, area timur Indonesia mempunyai lebih banyak sebaran karang dan padang lamun.

Pada tahun 2024, Peta Mangrove Nasional juga mencatat sejumlah daerah yang memiliki hutan mangrove. Dari 37 provinsi yang didata, Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua menjadi daerah yang masih mempunyai hutan mangrove hingga ratusan ribu hektare.

Provinsi Riau memiliki sejumlah 231.438 hektare hutan mangrove, menjadikannya provinsi dengan wilayah mangrove terluas di Sumatera. Sementara wilayah mangrove terluas di Kalimantan dipegang Kalimantan Timur yang memiliki total 240.870 hektare. Lalu, ada juga Provinsi Maluku yang memiliki 188.955 hektare mangrove.

Meski demikian, wilayah hutan mangrove terbesar di Indonesia masih didominasi Papua yang memiliki ratusan ribu hektare mangrove di setiap provinsinya. Hal ini sekaligus menyiratkan bahwa Papua merupakan salah satu wilayah karbon biru terbesar di Indonesia melalui keberadaan hutan mangrovenya. Adapun berikut di antaranya:

• Papua: 162.262 Hektare
• Papua Barat: 326.593 Hektare
• Papua Barat Daya: 154.285 Hektare
• Papua Tengah: 303.820 Hektare
• Papua Selatan: 624.075 Hektare

Sementara itu, wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi tampak memiliki sebaran mangrove yang lebih sedikit. Bahkan, di area seperti Yogyakarta yang banyak memiliki wisata pantai, keberadaan area mangrove hanya mencapai 14 hektare saja.

Di wilayah Pulau Jawa, DKP Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa terdapat ekosistem mangrove di wilayahnya, antara lain di area Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Situbondo, hingga Banyuwangi.

Di samping itu, ada juga sejumlah padang lamun di Jawa Timur, misalnya di wilayah Madura dan Taman Nasional Baluran. Padang lamun di area ini pun mempunyai banyak jenis lamun, mulai dari Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, hingga Cymodocea rotundata. Ekosistem di pesisir utara dan selatan tersebut diklaim menyimpan potensi karbon biru yang besar.

Peluang Indonesia Pimpin Diplomasi Iklim Global Berbasis Sektor Maritim

Penelitian berjudul Potensi Karbon Biru Indonesia dalam Diplomasi Iklim: Studi Komparatif Kosta Rika, Seychelles, dan Australia yang terbit pada 2026 lalu menerangkan bagaimana Indonesia sebagai negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia bisa memanfaatkan potensi reputational leverage ini sebagai instrumen diplomasi iklim.

Penelitian itu menekankan bagaimana potensi ekologis ini masih digunakan secara terbatas hanya untuk keperluan agenda mitigasi dan perdagangan karbon (carbon trading). 

Ekosistem blue carbon pun belum sepenuhnya berhasil dijadikan leverage diplomatik oleh Indonesia. Seperti yang sudah disinggung, penyebabnya tak lain karena peraturan yang ada masih berfokus pada agenda mitigasi domestik dan kepentingan ekonomi, juga belum dikonsolidasikan menjadi identitas diplomasi lingkungan yang koheren.

Apriawan, dkk. memberi sejumlah saran untuk memperbaiki keadaan sekaligus membantu Indonesia membangun diplomasi iklim. Misalnya, melalui pembentukan badan jaringan epistemic community berbasis karbon biru yang lintas sektor supaya temuan riset ahli dan lembaga NGO dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

Di samping itu, disarankan juga agar negara melakukan framing ulang naratif karbon biru dari isu bantuan menjadi instrumen keadilan iklim, mendiversifikasi keterlibatan multilateral sesuai karakter forum, mengidentifikasi partner bilateral dan triangular berdasarkan komplementaritas peran, serta mengoperasionalkan mekanisme triangular dengan negara Global North sebagai penyedia pembiayaan dan teknologi

Dari pemanfaatan potensi ekosistem karbon biru, diharapkan Indonesia dapat berkembang dan bahkan memimpin diplomasi iklim di tingkat global.

Langkah Bersama Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Laut

Dari tangan lembaga, pembangunan berkelanjutan berbasis laut dapat direalisasikan dengan ekonomi biru. Menurut Environesia, ekonomi biru adalah pendekatan pengembangan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sembari menjaga ekosistem laut tetap sehat.

Pilar konsep blue economy terdiri dari pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan, penggunaan energi laut yang terbarukan, pemanfaatan transportasi laut yang lebih ramah lingkungan, hingga pembangunan ekowisata bahari dan konservasi ekosistem laut itu sendiri.

Hal ini juga disinggung dalam laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bahwa pengaplikasian ekonomi biru dapat menjadi strategi sekaligus instrumen kendali untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan. Apalagi, laut berjasa sebagai sumber pangan dan kehidupan, menjaga jalur konektivitas masyarakat pesisir.

Nah, Kawan juga dapat berpartisipasi dengan langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan area wisata laut hingga mengikuti atau bahkan menginisiasi program rehabilitasi hutan mangrove atau kawasan laut!