Pada 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia mengucapkan satu ikrar yang kemudian menjadi fondasi penting perjalanan bangsa: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hampir satu abad kemudian, makna tanah air menghadapi persoalan yang berbeda.
Indonesia tidak hanya perlu dipertahankan sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai ruang ekologis yang menopang kehidupan jutaan manusia. Ketika hutan menyusut, cuaca berubah ekstrem, air semakin sulit diprediksi, dan suhu meningkat, persoalan lingkungan tidak lagi berada di pinggir percakapan kebangsaan.
Situasi pada 2026 memperlihatkan tekanan tersebut secara nyata. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kondisi atmosfer Indonesia masih relatif kering pada awal Oktober, dengan 1.474 titik mengalami Hari Tanpa Hujan kategori ekstrem panjang hingga pemantauan Dasarian II September.
Pada 30 September, BMKG juga mendeteksi ratusan titik panas di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Pada saat yang sama, BRIN memperingatkan bahwa fenomena El Niño 2026–2027 berpotensi memperpanjang musim kering dan meningkatkan tekanan panas ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
Di tengah situasi itu, posisi anak muda ikut berubah. Mereka bukan lagi sekadar kelompok yang akan mewarisi persoalan lingkungan, melainkan mulai menjadi kelompok yang memproduksi gagasan, mengorganisasi komunitas, menggunakan teknologi, dan menekan perubahan kebijakan.
Dari isu energi bersih hingga perlindungan hutan, muncul berbagai inisiatif yang memperlihatkan bahwa gerakan lingkungan tidak selalu lahir dari institusi besar.
Semangat tersebut dapat dibaca sebagai bentuk baru Sumpah Pemuda: bukan sekadar bersumpah tentang tanah air, tetapi memperjuangkan keberlanjutan ruang hidup yang disebut tanah air itu sendiri.
Salah satu medan penting gerakan hijau adalah energi. Perubahan sistem energi selama ini kerap dianggap sebagai urusan pemerintah, perusahaan listrik, investor, dan industri besar. Namun, ruang tersebut mulai dimasuki komunitas anak muda yang membawa isu energi bersih ke kampus, komunitas, ruang publik, hingga meja pembuat kebijakan. Generasi Energi Bersih (GenB), misalnya, menempatkan edukasi, advokasi berbasis sains, dan aksi kolaboratif sebagai bagian dari gerakannya untuk mendorong transisi energi di Indonesia.
Organisasi ini juga mengembangkan forum diskusi, kampanye iklim, serta kegiatan yang mempertemukan anak muda dengan praktik energi terbarukan di tingkat masyarakat.
Perubahan pentingnya terletak pada posisi anak muda dalam percakapan energi. Mereka tidak lagi hanya diminta menghemat listrik atau mengurangi penggunaan bahan bakar, tetapi mulai masuk ke wilayah kebijakan.
Pada Oktober 2025, GenB bahkan menyampaikan sejumlah rekomendasi mengenai energi bersih dan keadilan iklim dalam audiensi dengan pimpinan MPR. Artinya, gerakan hijau mulai bergerak dari kampanye gaya hidup menuju perdebatan mengenai bagaimana energi diproduksi, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana biaya transisi dibagi secara adil.
Di ruang digital, persoalannya menjadi lebih kompleks. Teknologi memang membantu mempercepat kampanye lingkungan, tetapi ekosistem digital juga membutuhkan energi dan menghasilkan perangkat elektronik yang pada akhirnya menjadi limbah.
Karena itu, gerakan hijau anak muda tidak cukup berhenti pada unggahan bertema lingkungan. Tantangannya adalah mengubah teknologi menjadi alat untuk mengorganisasi aksi, mengumpulkan data, mempertemukan komunitas, dan mengawasi kebijakan secara lebih terbuka.
Medan berikutnya adalah hutan dan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki kawasan hutan yang bukan hanya penting bagi satwa dan tumbuhan, tetapi juga berhubungan langsung dengan air, pangan, mata pencaharian, dan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko bencana.
Karena itu, kerusakan ekosistem tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan ekonomi. Ketika hutan berubah fungsi atau ruang hidup masyarakat tertekan, konsekuensinya dapat bergerak jauh melampaui batas kawasan konservasi.
Pada 2026, Kementerian Kehutanan mengembangkan Forest Youthverse Summit sebagai ruang kolaborasi generasi muda dengan praktisi, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan kehutanan.
Salah satu rangkaian kegiatannya mempertemukan 30 anak muda untuk mengembangkan inovasi dan merumuskan aksi bagi masa depan hutan Indonesia. Program tersebut menunjukkan bahwa pelestarian hutan mulai ditempatkan sebagai ruang pembelajaran sekaligus ruang kepemimpinan generasi muda.
Suara politik ekologis anak muda juga terdengar dari Sumatra. Pada Agustus 2026, 36 orang muda dari 10 provinsi di Sumatra berkumpul di Pekanbaru dan menyatakan keprihatinan terhadap krisis ekologis, termasuk kerusakan ruang hidup, bencana, serta tekanan aktivitas ekstraktif. Deklarasi itu memperlihatkan bahwa isu lingkungan bagi generasi muda semakin berkaitan dengan keadilan antargenerasi dan hak atas ruang hidup.
Jika Sumpah Pemuda 1928 menyatukan identitas politik Indonesia, komitmen hijau pada 2026 memperluas pertanyaan tentang apa yang harus dipertahankan dari tanah air tersebut. Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang tinggal di dalam batas negara, melainkan bagaimana hutan, air, udara, energi, dan keanekaragaman hayati tetap tersedia bagi kehidupan.
Di titik itu, gerakan hijau anak muda menjadi bagian dari politik masa depan. Sumpah Pemuda Hijau bukan pengganti Sumpah Pemuda 1928, melainkan tafsir baru tentang bagaimana tanah air yang telah diperjuangkan itu tetap layak dihuni.
