Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum melakukan pembahasan mengenai paket stimulus atau insentif khusus untuk sektor energi pada tahun 2026. Pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan pola kebijakan yang sudah ada tanpa adanya perubahan skema harga dalam waktu dekat.
Kepastian ini muncul untuk menjawab spekulasi publik yang mengharapkan adanya bantuan serupa dengan periode awal tahun lalu. Bahlil menekankan bahwa prioritas saat ini adalah menjaga agar harga listrik tidak mengalami kenaikan sehingga beban ekonomi rumah tangga tetap terkendali. Langkah tersebut diambil sebagai jalan tengah di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang sedang fokus pada sektor-sektor prioritas lainnya.
Sebagai pengingat pada awal 2025 pemerintah sempat memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen bagi pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA guna meredam dampak kenaikan PPN. Namun rencana serupa pada pertengahan tahun tersebut akhirnya dibatalkan karena kendala proses penganggaran yang lambat dan dialihkan menjadi program bantuan subsidi upah bagi pekerja. Pengalaman tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran dan efektif dari sisi administrasi.
Saat ini fokus stimulus ekonomi pemerintah lebih diarahkan pada sektor perumahan melalui insentif PPN DTP serta pembebasan PPh 21 bagi pekerja di sektor padat karya. Kebijakan ini dinilai lebih mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri nasional sepanjang tahun 2026.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
