Produk kelautan Indonesia mendapatkan momentum besar di pasar internasional melalui pemberlakuan tarif nol persen untuk ekspor tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pembaruan kesepakatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang secara resmi menghapuskan empat pos tarif produk olahan. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Indonesia yang saat ini merupakan eksportir produk tuna olahan terbesar ketiga di Negeri Sakura.
Sebelum adanya perubahan kesepakatan tersebut, produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia masih dibebani tarif masuk sebesar 9,6 persen. Dengan penghapusan tarif ini, efisiensi biaya ekspor akan meningkat sehingga produk dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan Thailand dan Filipina.
"Perubahan ini memperkuat posisi Indonesia di pasar Jepang. Unit pengolahan ikan yang mengekspor produk sesuai kode HS dalam protokol IJEPA wajib terdaftar di KKP guna memastikan pemanfaatan tarif preferensi berjalan optimal," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PDS Kelautan dan Perikanan, Machmud.
Untuk memanfaatkan fasilitas ini, unit pengolahan ikan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang ketat. KKP telah menyiapkan standar prosedur operasional yang mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, hingga sistem ketertelusuran produk.
Setelah verifikasi dan inspeksi lapangan selesai dilakukan, pemerintah Indonesia akan menyampaikan notifikasi resmi kepada otoritas Jepang melalui nota diplomatik untuk mendaftarkan unit pengolahan yang berhak menerima tarif nol persen tersebut.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
