Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan rencana implementasi sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Skema pengendalian lalu lintas mutakhir ini ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2028 atau paling lambat 2029 mendatang.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa rancangan megaproyek tersebut telah resmi diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai langkah awal, sterilisasi jalur kendaraan ini akan menyasar kawasan Segitiga Emas yang selama ini menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus titik utama kepadatan kendaraan.
"Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Kuningan, dan Gatot Subroto. Saya pikir itu adalah lokasi yang paling ideal di kawasan Segitiga Emas," urai Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE/ERP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli.
Empat koridor utama yang disiapkan dalam kajian teknis awal meliputi Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Gatot Subroto, serta sepanjang kawasan koridor Kuningan. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya volume beban kendaraan harian yang melintasi jantung nadi perekonomian ibu kota tersebut.
Terkait penentuan nilai tarif masuk, pihak Dishub masih melakukan rangkaian survei komparatif secara mendalam. Penghitungan angka iuran tersebut didasarkan pada parameter kemampuan finansial serta kerelaan membayar dari para pengguna jalan, dengan penekanan utama kebijakan difokuskan untuk membatasi pergerakan emisi kendaraan alih-alih mendulang pendapatan asli daerah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
