Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp93 miliar untuk mendukung pemulihan UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dana tersebut berasal dari konsolidasi pagu awal anggaran Kementerian UMKM tahun 2026 yang semula Rp546 miliar menjadi Rp453 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan konsolidasi anggaran dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha di wilayah terdampak bencana.
“Anggaran ini kami persiapkan secara khusus untuk mendukung pemulihan ekonomi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera,” ujar Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Dari total pagu akhir Rp453 miliar, anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp116 miliar, operasional dan pemeliharaan Rp85 miliar, belanja nonoperasional Rp216 miliar, serta PNBP Smesco Rp35 miliar.
Khusus belanja nonoperasional, Rp166 miliar digunakan untuk program nasional dan Rp50 miliar untuk kegiatan strategis kementerian.
Sebagai bagian dari pemulihan pascabencana, Kementerian UMKM membentuk Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi.
Klinik ini memberikan layanan pembiayaan, perluasan akses pasar melalui belanja produk lokal, serta dukungan produksi bagi UMKM terdampak. Maman menegaskan pemulihan UMKM membutuhkan waktu panjang.
“Pemulihan ekonomi pascabencana tidak bisa instan, diperlukan satu hingga dua tahun agar UMKM benar-benar bangkit,” kata dia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
