Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp318,8 triliun untuk tahun 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi belanja subsidi tahun 2025 yang mencapai Rp281,6 triliun. Meskipun nilai belanja tahun lalu sedikit menurun dibandingkan 2024, volume penyaluran komoditas bersubsidi seperti BBM, LPG, dan pupuk justru meningkat sehingga ketergantungan masyarakat terhadap intervensi harga dinilai masih tinggi.
Fokus kebijakan fiskal tahun ini adalah melakukan perombakan skema penyaluran agar manfaatnya tidak lagi diterima oleh kelompok ekonomi kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa desain ulang strategi subsidi dilakukan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat lebih besar. Saat ini kelompok masyarakat kategori mampu atau menengah ke atas terdeteksi masih menikmati subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga prasejahtera.
"Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kami lihat gimana perbaikannya. Kami simpulkan dalam dua tahun ke depan kami akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan target penerima. Melalui data tersebut, subsidi bagi kelompok ekonomi kaya akan dipangkas sehingga selisih dananya dapat dialihkan untuk memperkuat bantuan bagi masyarakat termiskin. Pelaksanaan skema baru ini melibatkan koordinasi antara BUMN terkait dan lembaga pengelola investasi Danantara guna mengatur distribusi energi serta bantuan pangan secara lebih ketat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
