Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa potongan 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Fasilitas keringanan ini berlaku bagi wajib pajak yang merampungkan penyelesaian pembayaran sepanjang periode Juni hingga Juli 2026.
Mekanisme pemangkasan tarif tagihan ini diterapkan secara otomatis oleh sistem komputer saat transaksi berlangsung tanpa memerlukan pengajuan berkas permohonan tambahan. Selisih angka potongan tidak selalu muncul terpisah pada struk kanal pembayaran sehingga wajib pajak cukup mencocokkan nominal akhir yang lebih kecil dari lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Selain pemotongan pokok pajak tahun berjalan, program stimulus fiskal ini dibarengi dengan kebijakan pembebasan sanksi administratif bagi pemilik properti yang menunggak tagihan pada periode sebelumnya.
Skema penghapusan denda keterlambatan tersebut dialokasikan untuk masa pajak tahun 2021 hingga 2025 dengan batas waktu pelunasan hingga akhir Desember.
Pemberian kelonggaran pajak daerah ini sengaja dipacu di pertengahan tahun guna mendongkrak capaian realisasi pendapatan dan mencegah penumpukan antrean transaksi di akhir tahun.
Akumulasi dana setoran warga dari sektor PBB-P2 tersebut nantinya dialirkan kembali secara terpusat untuk mendanai pemeliharaan fasilitas umum, jaminan kesehatan, serta proyek infrastruktur kota.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
