Kementerian Pertanian meluncurkan program pemulihan sektor pertanian pascabencana di tiga provinsi utama Sumatera dengan pendekatan pemberdayaan pemilik lahan.
Melalui skema padat karya, petani di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sawahnya rusak kini dilibatkan langsung dalam proses perbaikan infrastruktur pertanian mereka. Langkah ini bertujuan agar para petani tetap memiliki sumber pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah masa sulit akibat bencana alam.
Lahan seluas 98.000 hektare yang terdampak akan mendapatkan penanganan komprehensif mulai dari bantuan benih gratis hingga pengolahan tanah dan perbaikan saluran irigasi.
Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya operasional rehabilitasi, sementara petani bertindak sebagai tenaga kerja yang dibayar. Program ini juga memanfaatkan teknologi pendukung seperti penggunaan drone untuk memantau lahan yang tertimbun lumpur pekat serta penyediaan traktor guna mempercepat pengolahan tanah kembali.
"Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden. Kami tidak ingin kontraktor besar masuk, tetapi padat karya, sehingga mereka berpendapatan," tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Target rehabilitasi untuk lahan dengan kerusakan kategori ringan dan sedang ditetapkan selesai dalam jangka waktu maksimal tiga bulan. Di wilayah Aceh saja, terdapat sekitar 10.000 hektare lahan yang membutuhkan keterlibatan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK).
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
