Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menanggung sepenuhnya utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi publik. Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan rakyat dan kemajuan sistem mobilitas nasional.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran cicilan sekitar Rp 1,2 triliun per tahun untuk pembayaran tersebut. “Pokoknya ga ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun" Kata Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru.
Menurut Prabowo, fokus pembangunan transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya hanya dinilai dari untung-rugi semata, melainkan dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. Ia menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik (public service obligation).
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pemerintah memberikan subsidi hingga 60 persen bagi layanan kereta api, sementara masyarakat hanya menanggung sekitar 20 persen. Ia menyebut bahwa pengelolaan keuangan negara harus berintegritas agar seluruh hasilnya bisa kembali untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan sistem transportasi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa polemik soal utang Kereta Cepat Whoosh sebaiknya tidak dibesar-besarkan karena pemerintah siap menanggung pembiayaannya. Ia menyebut proyek ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mengurai kemacetan, menekan polusi, dan mempercepat perjalanan Jakarta–Bandung. Prabowo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan agar hasil pembangunan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan transportasi nasional.
Dengan demikian, meskipun utang proyek Whoosh menjadi perhatian publik dan media, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menegaskan bahwa yang utama adalah manfaat bagi rakyat dan kesinambungan pelayanan publik. Proyek ini menurutnya tidak boleh hanya diperdebatkan sebagai beban keuangan semata, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi mobilitas dan teknologi nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
